• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada pusat pengembangan dan pemberbudayaan pendidik dan kependidikan ilmu pengetahuan alam (PPPPTK IPA) Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100055	351 Sup e/R.17.374	Perpustakaan Pusat (REF.17.374)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Sup e/R.17.374
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xvi,;274 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Sup e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi Kebijakan, Ketegasan, Keajegan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Suparman, Nanang

• Permasalahan yang diteliti dalam disertasi ini adalah belum berjalannya dengan baik evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Bandung yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan evaluasi kebijakan PNBP di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Bandung yang diteliti melalui empat kegiatan evaluasi meliputi; Spesifikasi, Penilaian, Analisis dan Rekomendasi terhadap kebijakan PNBP di PPPPTK IPA Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi yang dilakukan evaluator (pemerintah), pelaksanaan tata kelola PNBP di PPPPTK IPA Bandung dinilai baik, padahal masih mengandung kelemahan, terutama dalam pelaksanaan tat a kelola. Hal ini disebabkan karena; kegiatan evaluasi yang. kurang objektif. Peran tim evaluator belum berjalan dengan baik, dimana ditandai dengan masih belum memiliki ketegasan (firm) dan keajegan (consistency) sikap dalam mengevaluasi kebijakan PNBP di PPPPTK IPA Bandung. Substansi kebijakan PNBP yang memuat kriteria ketentuan umum dan prosedur pelaksanaan PNBP masih relatif longgar.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.