Sumada, I Made Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2015 id Indonesia

xvi,;222 hlm,;29 cm Berdasarkan data BPPS Provinsi Bali Tahun 2013 bahwa dengan adanya kebijakan program BOS belum efektif untuk membebaskan sekolah dari segala bentuk pungutan yang dilakukan terhadap SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan belum bisa menutaskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dilihat dari APM setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dari semenjak di diberlakukannya kebijakan BOS pada tahun 2005. Berkaitan dengan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan BQS pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancaran dan observasi (pengamatan), dan data sekunder yang bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan penelitian mempergunakan informan kunci yaitu tim evaluator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Provinsi Bali dan sebagai informan pendukung yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Manajemen BOS Kabupaten Badung, Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten Badung, Manajemen BOS SMP Negeri Kabupaten Badung, Ketua Kominte S.MP Negeri Kabupaten Badung dan Orang Tua Siswa SMP Negeri Kabupaten Badung. Hasil Penelitian dengan mempergunakan teori CIPP dari Stufflebeam (2002:302) yang terdiri dari evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk.Kebijakan BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali belum efektif untuk membebaskan sekolah dari segala macam pungutan dan belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang bermutu karena evaluasi belum dilakukan secara linier, konprehensip dan kontinu oleh tim evaluator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Provinsi Bali. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut maka penulis menyarankan kepada pemerintah agar dana BOS dapat efektif untuk mencegah agar tidak terjadinya pungutan dan tuntas belajar 9 tahun yang bermutu dapat terwujud sebaiknya ada jaminan dari pemerintah terhadap anak-anak yang tamat SD semuanya melanjutkan dan tertampung di SMP, agar tahun pelajaran disamakan dengan tahun anggaran, dan tidak ada pemisahan tingkat pendidikan SD dan SMP disamakan dengan VU Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan dasar. Sumada, I Made Evaluasi Kebijakan, BOS 351 Sum e Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Sum e/R.17.372 01001150100114 Perpustakaan Pusat (REF.17.372) 351 Sum e/R.17.372 scan0001.jpg.jpg 14724 2017-04-01 16:18:36 2017-08-16 08:44:37 machine generated