Simanjuntak, Haposan, Tumpak Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2013 id Indonesia

xiii,;188 hlm,;29 cm Masalah pokok yang menjadi fokus kajian disertasi ini adalah adanya kesenjangan antara konsep pelayanan catatan sipil sebagai pelayanan wajib pemerintah dalam rangka pemenuhan hak sipil masyarakat, dengan fakta masih adanya keluhan masyarakat akan kondisi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Obyek yang dikeluhkan menyangkut organisasi pelayanan, kinerja SDM, dan inkonsistensi penerapan tatalaksana pelayanan, yang menurut masyarakat menggambarkan bahwa kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta rendah dalam pelayanan catatan sipil. Untuk itu disusun pertanyaan penelitian, yaitu: "Mengapa kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DK! Jakarta rendah?" Disertasi ini menggunakan metoda penelitian kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, yang dikumpulkan dengan menggunakan kajian literatur, dokumen hukum, wawancara, dan observasi di lokasi penelitian pada saat berlangsungnya hubungan pemerintahan, ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sebagai representasi Pemerintah), melaksanakan tugas dalam rangka pemenuhan hak sipil masyarakat (yang diperintah). Hasil kajian disertasi ini menunjukkan bahwa kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta rendah diakibatkan oleh ketidakmampuan menata organisasi, menerapkan manajemen SDM, dan menerapkan tatalaksana pelayanan yang berorientasi pada kualitas, efektifitas, efisiensi dan kepedulian pada hak dasar masyarakat. Keadaan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, minimnya penguasaan dan pemahaman tentang konsep penataan organisasi pelayanan, dalam konteks: penjabaran tujuan organisasi kedalam visi misi, penataan struktur organisasi, perumusan uraian tugas, dan penyediaan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dari sisi manajemen SDM aparatur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum memiliki po la rekrutmen dan pengembangan karier sesuai dengan karakteristik tugasnya sebagai institusi pelayanan. Temyata institusi ini tidak terlibat dalam proses rekrutmen dan pengembangan karier, tetapi hanya sebagai pengguna SDM (end user), serta tidak memiliki mekanisme penerapan ganjaran dan sanksi (reward and punishment) sebagai bagian dari instrumen motivasi. Ketiga, rendahnya kapasitas dalam penerapan tatalaksana pelayanan disebabkan oleh ketidakmampuan menerapkan standar waktu, standar biaya, dan alur pelayanan. Rendahnya kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengelola tiga aspek diatas diakibatkan oleh minimnya kewenangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait penataan organisasi dan manajemen SDM, yang turut mempengaruhi kecepatan dan keleluasaan dalam menyesuaikan dinamika organisasi dengan dinamika masyarakat. Simanjuntak, Haposan, Tumpak Kapasitas, Penataan Organisasi, Manajemen Sumber D 351 Sim k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Sim k/R.17.365 01001130100040 Perpustakaan Pusat (REF,17.365) 351 Sim k/R.17.365 scan0001.jpg.jpg 14721 2017-04-01 16:18:36 2017-08-14 11:00:33 machine generated