• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kualitas pelayanan perijinan penanaman modal di provinsi jawa barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100037	351 Nur k/R.17.344	Perpustakaan Pusat (REF.17.344)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Nur k/R.17.344
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xiv,;218 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Nur k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, iklim inv
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Nurhuda, Siti

• Kualitas pelayanan perijinan penanaman modal menentukan iklim investasi di suatu daerah. Sementara itu, pemaknaan (verstehen) kualitas pelayanan perijinan penanaman modal seringkali diinterpretasi secara berbeda oleh kalangan investor sebagai penerima layanan dan aparatur pemerintah sebagai petugas yang memberikan layanan. Hal inilah yang terjadi dalam konteks penelitian ini, bahwa kualitas pelayanan perijinan penanaman modal menurut 5 (Iima) dimensi kualitas pelayanan sebagaimana dikembangkan Zeithaml et.a!. yakni tangible (ketampakan fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jarninan) dan emphaty belum menggambarkan seluruh orientasi dan dimensi pelayanan dalam konteks penanaman modal. Penelitian tentang Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk memahami bagaimana proses pelayanan perijinan dilakukan dan mengungkapkan makna dari setiap fenomena menurut masyarakat dan pemerintah. Peneliti mencari fakta bagaimana proses perijinan dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Badan Koordinasi dan Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat dengan mendokumentasikan dan mengikuti setiap fenomena yang terjadi dari tahap awaJ sesuai dengan ketetapan mekanisme dan prosedur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perijinan penanaman modal yang diukur menurut 5 (lima) dimensi cenderung berdimensi tunggal yang "rnengutarnakan persepsi pelanggan". Dibutuhkan pengembangan orientasi dari yang berdimensi tunggal menuju kualitas peJayanan yang memiliki empat dimensi, yakni : orientasi kepada kepentingan warga, orientasi kepada kelestarian lingkungan, orientasi kepada persaingan usaha yang sehat dan orientasi kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif bahwa pelayanan perijinan penanaman modal pada dasamya lebih mengedepankan asas legalitas demi kepentingan rakyat dan pelestarian sumber daya alam bukan untuk perburuan rente.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.