• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100151	351 Mir E/R.17.336	Perpustakaan Pusat (REF.17.336)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Mir E/R.17.336
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xiii,;180 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Mir E
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pendidikan dan Pelatihan, Kualitas Kinerja Aparatu
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mirdayati

• Masalah penelitian ini adalah rendahnya profesionalisme penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Iingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalarn aspek pengembangan sumber daya rnanusia, peningkatan kualitas sumber daya rnanusia dapat dilakukan meJalui diklat, dimana hasiJ yang diharapkan dari diklat tersebut adalah meningkatnya kompetensi seseorang dan pada gilirannya berdampak pada rendahnya kualitas kinerjanya. Dengan demikian, bila merujuk pada konteks ini sepertinya ada dugaan rendahnya kualitas kinerja PPNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpangkaI dari tidak memadainya penyelenggaraan diklat bagi PPNS terlebih ada beberapa temuan yang terkait dengan penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan. Tidak memadainya penyelenggaraan diklat ini dianalisis melalui pendekatan penelitian kuaIitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi dengan informan kunci dalam penyelenggaraan diklat ditambah dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan diklat PPNS mulai dari penyelenggara, peserta, instruktur, dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bangka Belitung sebagai koordinator PPNS. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak memadainya penyelenggaraan Diklat PPNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh kualitas perencanaan yang belum sesuai dengan standar dan ketentuan yang seharusnya dalarn Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat PPNS maupun peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Diklat PPNS. Begitu juga dengan kualitas pelaksanaan Diklat PPNS, menunjukkan bahwa dalam aspek peserta, instruktur, bahan ajar, dan metode serta evaluasi pembelajaran dinilai merniliki banyak kelemahan. Hal yang sama pada aspek evaluasi penyelenggaraan diklat, hasilnya masih belum berkualitas, dimana instrumen evaluasi yang ada belurn sepenunya terfokus pada kualitas penyelenggaraan diklat itu sendiri, terrnasuk ketidakmampuan untuk menganalisis dan evaluasi atas perkembangan kornpetensi PPNS di lapangan yang dibandingkan dengan kompetensi yang telah dimilikinya setelah mengikuti diklat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.