• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100048	351 Mar i/R.17.330	Perpustakaan Pusat (REF.17.330)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Mar i/R.17.330
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiv,;336 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Mar i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	implementasi kebijakan, pemberdayaan, masyarakat m
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Martoyo

• Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota Pontianak Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak dilaksanakan. Belum berhasilnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak ada kaitannya dengan kegiatan organisasi, interpretasi dan aplikasi dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, di mana proses pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan verifikasi data dari setiap infonnasi data primer dan data skunder yang diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terhadap seting latar peristiwa, situasi dan kondisi empiris proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS di Kota Pontianak diungkapkan secara obyektif. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS belum berhasil mencapai tujuan kebijakan, dikarenakan belum optimalnya kapasitas aparat pelaksana kebijakan dalam menerapkan kegiatan organisasi, interpretasi dan aplikasi. Hal yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin kelompok UPPKS adalah komitmen dan keberpihakan implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Diyakini, dengan adanya komitmen dan keberpihakan implementor, maka implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin kelompok UPPKS akan berjalan efektif sesuai tujuan kebijakan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.