• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

implementasi kebijakan anggaran pendidikan di kabupaten kepulauan tauland

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100084	351 man i/R.17.329	Perpustakaan Pusat (REF.329)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 man i/R.17.329
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xv,;223 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 man i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Anggaran, Pendidikan.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Manapode, Imen Djoli

• Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin terse1enggaranya wajib belajar, termasuk didalamnya peningkatan anggaran pendidikan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivita. Namun demikian keterbatasan dana yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan ternyata tidak menurnnkan semangat ins an pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terbukti dari adanya peningkatan kualitas lulusan pada semua tingkatan pendidikan. Pene1itian ini mempe1ajari dan menganalisis proses implementasi kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep barn bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti memperoleh data me1alui observasi langsung dan wawancaramendalam kepada sejumlah informan. Untuk memandu penelitian ini di tetapkan hipotesis kerja dengan mendasarkan pada teori Van Horn dan Van Meter yaitu Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan melalui proses aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber - sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan me1alui aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber ­ sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif antara sekolah dan komite sekolah dalam kolaborasi pendanaan, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karenanya konsep yang ditemukan dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi dari sekolah dengan komite sekolah yang efektif dapat membentuk kolaborasi pendanaan dalam implementasi kebijakana anggaran pendidikan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.