Detail Cantuman

Image of Evaluasi kebijakan pemilihan kepala daerah langsung di kab. Minahasa Tenggara prov. Sulawesi Utara

 

Evaluasi kebijakan pemilihan kepala daerah langsung di kab. Minahasa Tenggara prov. Sulawesi Utara


Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada hasil evaluasi kebijakan
pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di kabupaten Minahasa Tenggara ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100235351 Mam e/R.17.328Perpustakaan Pusat (REF.17.328)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Mam e/R.17.328
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii,;217 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 Mam e
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada hasil evaluasi kebijakan
    pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di kabupaten Minahasa Tenggara
    provinsi Sulawesi Utara. Terdapat berbagai masalah harnpir dalarn selurnh tahapan
    pelaksanaan pilkada. Terutama dalarn tahap pendataan pemilih, penetapan Daftar
    Pemilih Tetap, pendistribusian logistik pemilihan, serta tahap kampanye.
    Ditemukan pula bahwa kinerja pengawasan dalam pelaksanaan pilkada adalah
    amat lemah. Puncaknya adalah penolakan hasil penolakan suara dari kubu politik
    yang kalah dan para pendukungnya.

    Dari kegiatan pra penelitian ditemukan bahwa terdapat intervensi politik
    yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan pilkada di kabupaten Minahasa
    Tenggara. Para evaluator kebijakan merekomendasikan agar teknis pelaksanaan
    pilkada berikut hams lebih diperkuat. Tetapi isi rekomendasi kebijakan tidak
    menyentuh soal bagaimana mengatasi hal ini.

    Atas dasar fakta ini maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana
    evaluasi kebijakan pilkada langsung di kabupaten Minahasa Tenggara
    dilaksanakan.

    Dari penelitian evaluasi ini, diperoleh temuan barn sebagai berikut :
    kelemahan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan pilkada bersumber pada tujuan
    yang ingin dicapai. Evaluasi kebijakan pilkada lebih terfokus pada bagaimana
    menghasilkan pelaksanaan pilkada yang lebih baik. Padahal sumber masalah
    pilkada temyata adalah pada kualitas "hasil kebijakan". Oleh karena itu
    seharusnya tujuan evaluasi kebijakan pilkada adalah bagaimana dapat
    menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk memperoleh "hasil kebijakan" yang
    berkualitas.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi