Ismowati, Mary Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2012 id Indonesia

xiii,;246 hlm,;29 cm Masalah dalam penelitian-ini adalah Evaluasi Kebijakan Usaha Pariwisata Kepulauan Togian Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah. Maksud penelitian ini untuk menelusuri, mengungkapkan fakta empiris, memahami proses dan mendeskripsikan permasalahan dan faktor-faktor penyebab belum terlaksananya Kebijakan Usaha Pariwisata Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una Una, serta mendeskripsikan nilai dan manfaat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan pemahaman atas fenomena empirik terhadap kebijakan usaha pariwisata. (2) memperoleh temuan baru tentang evaluasi kebijakan usaha pariwisata di Pulau Togean. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan desain retrospektif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, meliputi aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan usaha pariwisata (Perda nomor 3 tahun 2011) belum terlaksana karena tidak ditunjang oleh Peraturan Bupati sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kepulauan Togean. Hal ini 'ditunjukkan oleh data bahwa dari 27 usaha wisata yang ditetapkan dalam perda temyata baru 6 usaha wisata yang berjalan. Selanjutnya, pemangku kepentingan kepariwisataan di Tojo Una Una belum melaksanakan pengembangan pariwisata secara terpadu antara beberapa instansi terkait karena belum didukung oleh aksesibilitas dan fasilitas kepariwisataan. Sehingga kegiatan pengembangan pariwisata belum efektif. Namun, peningkatan kunjungan wisatawan di pulau Togian bukan karena kebijakan tetapi karena keunikan dan daya tarik panorama bawah laut dan lingkungan alam kabupaten Tojo Una Una. Kebijakan diterbitkan melalui pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan pernerataan. Oleh karena itu evaluasi kebijakan dilakukan sangat ditentukan integritas dan moralitas pelaku terhadap hasil yang diharapkan. Temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah integritas evaluator sangat menentukan kelanjutan hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan. Hal ini akan semakin memperkuat dan melengkapi serta mengembangkan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Ismowati, Mary Evaluasi, Kebijakan, dan Pariwisata. 351 Ism p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Ism p/R.17.313 01001120100173 Perpustakaan Pusat (REF,17,313) 351 Ism p/R.17.313 scan0001.jpg.jpg 14694 2017-04-01 16:18:36 2017-08-09 15:03:11 machine generated