Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Implementasi kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di daerah perbatasan kab. Bandung barat

 

Implementasi kebijakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di daerah perbatasan kab. Bandung barat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR
SEMBILAN T AHUN DI DAERAH PERBATASAN KABUP ATEN
BANDUNGBARAT

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130100017351 Fat i/R.17.297Perpustakaan Pusat (REF.17.297)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Fat i/R.17.297
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xx,;238 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 Fat i
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR S
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR
    SEMBILAN T AHUN DI DAERAH PERBATASAN KABUP ATEN
    BANDUNGBARAT

    Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dibuat dan
    diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sebagai unit
    yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dasar. Dalam
    mengimplementasikan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten
    Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat banyak mendapat
    kendala sehingga implementasi tidak berhasil sesuai yang diharapkan.

    Angka tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SL TP yang terjadi di sebagian
    masyarakat daerah perbatasan di Kabupaten Bandung Barat merupakan indikator
    yang paling tidak memuaskan. Hal ini disebabkan masih tingginya angka tidak
    melanjutkan sekolah yang ccnderung bertambah besar. Banyak hal yang
    mempengaruhi besarnya angka tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Bandung
    Barat.

    Penelitian ini bertujuan mendapatkan data yang akurat dari para pakar
    pendidikan, aparat birokrasi pemerintahan daerah, dan anggota masyarakat
    tentang faktor-faktor apa yang perlu mendapat prioritas utama dalam
    implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di
    Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
    gambaran secara komprehensif tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
    keberhasilan Program Wajar Dikdas 9 Tahun, seperti faktor ekonomi dan sosial
    budaya dan faktor-faktor yang hams menjadi prioritas utama, seperti tersedianya
    sarana-prasarana dan SDM di bidang pendidikan yang memadai.

    Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Data yang didapat dari
    sumber data yang ditetapkan secara purposif, yaitu para pejabat Dinas Pendidikan
    Kabupaten Bandung Barat dan para praktisi/organisasi kependidikan melalui
    observasi dan wawancara mendalam.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
    implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di
    daerah Perbatasan Kabupaten Bandung Barat adalah (1) Ketersediaan dan
    kesiapan sumberdaya, (2) Budaya organisasi, (3) Efektivitas komunikasi, dan
    (4) Kesesuaian arah kebijakan. Aktor yang berperan dalam impelementasi
    kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah
    (1) birokrat, (2) tenaga pendidik, dan (3) orang tua siswa. Altematif strategi
    yang didapat dari hasil wawancara adalah (1) pembebasan biaya pendidikan,
    (2) penambahan gedung dan fasilitas sekolah, (3) penerapan Manajemen
    Berbasis Sekolah (MBS), dan (4) penambahan tenaga pendidik (guru).

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi