• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Produk Halal (Studi Tentang Sertifikasi Halal Produk Empek Empek Di Kota Palembang)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100175	351 Fai E/R.17.296	Perpustakaan Pusat (REF.17.296)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Fai E/R.17.296
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	viii,;299 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Fai E
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan, Perlindungan Konsumen, Sertifikasi, Hal
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Faisal, Kiagus Muhammad

• Permasalahan utama penelitian adalah masih rendahnya sertifikasi halal yang dilakukan produsen produk makanan olahan, khususnya empek-empek. Padahal kegiatan sertifikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya melindungi konsumen muslim dari produk makanan yang tidak halal atau haram. Metode dan· pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan deskri ptif, yang dalam pengumpulan datanya melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan subyek penelitian atau para nara sumber dan informan serta informan kunci (key informan). Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah langkah uji keabsahan data antara lain melalui uji kredibilitas data (validitas internal) dengan model triangulasi sumber. Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas, efisiensi, ketepatgunaan, keadilan dan responsifitas serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini mengacu apa yang dinyatakan Dunn (1994: 610) sudah tergolong cukup baik, meskipun belum banyak produsen, khususnya produsen skala kecil atau rumahan yang melakukan sertifikasi halal atas produk makanan (olahan) yang dihasilkannya. Hanya saja masing-masing faktor atau aspek tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda jika dikaitkan dengan isi kebijakan dan juga status lembaga pelaksana kebijakan serta dukungan dari lembaga lain di sektor pemerintahan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan sertifikasi. Bahwa status hukum kebijakan sertifikasi yang kurang tegas, termasuk di dalamnya substansi hukum dari kebijakan sertifikasi memiliki peranan yang besar terhadap pencapaian tujuan kebijakan dalam melindungi konsumen. Bahwa lembaga yang bertugas melakukan sertifikasi atau pelaksanaan kebijakan publik harus memiliki status dan posisi yang tegas dan jelas karena hal demikian sangat berkaitan dengan fungsi koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi demikian yang membuat dampak dan hasil yang diharapkan dari kebijakan masih sulit dicapai, betapapun ada motivasi yang kuat dan komitmen yang tinggi serta kompetensi yang memadai dari lembaga pelaksana kebijakan yang secara organisasional cukup baik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.