• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100107	351 Dil e/R.17.294	Perpustakaan Pusat (REF.17.294)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Dil e/R.17.294
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvi,;201 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Dil e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi Kebijakan, Wajib Belajar, Pendidikan Dasa
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dilapanga, Abdul Rahman

• Judul penelitian ini adalah evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, dengan masalah penelitian: Bagaimana evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow? Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn dengan enam kriteria evaluasi yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan grounded theory, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif (purposive sampling), dengan teknik snowball sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi telah dilakukan oleh tim evaluator secara berkala dan komprehensif sesuai sasaran evaluasi wajib belajar pendidikan dasar yang mencakup; capaian wajib belajar pendidikan dasar, pelaksanaan kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan realisasi anggaran wajib belajar pendidikan dasar. Terkait keenam aspek atau kriteria evaluasi yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan yang digunakan sebagai pisau analisis temyata aspek responsivitas masyarakat terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan wajib belajar kurang mendapat perhatian sekaligus merupakan titik lemah dalam evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Konsep lain yang ditawarkan untuk dijadikan masukan sekaligus melengkapi keenam kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn adalah kriteria akseptabilitas yaitu berkenaan dengan dukungan aktor kunci, baik tokoh politik, birokrat maupun tokoh masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.