• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Formulasi Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Skala Besar Di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100105	351 Ben f / 17.287	Perpustakaan Pusat (REF.17.287)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Ben f / 17.287
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xi,;237 hlm,; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Ben f
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Formulasi Kebijakan, Penertiban Tanah Terlantar, P
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Benny

• Formulasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dilakukan karena banyaknya penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang hams dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Dalam formulasi kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini masih terdapat masalah yang berkaitan dengan maksud sebelumnya untuk menata kembali tanah­ tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya, dan memasukannya kembali ke dalam sistem sosial, ekonomi dan politik pengelolaan aset. Formulasi kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini masih belum dapat mengakomodasi masyarakat dan untuk merespon secara cepat program strategis negara seperti pangan, energi, infrastruktur, dan perumahan rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan di dalam proses pengumpulan data lebih menekankan penggunaan wawancara, observasi, dan analisis non-statistikal. Metode kualitatif memposisikan teori sebagai inspirasi dan komparasi, maka fungsi teori akan dimaksimalkan dalam mengembangkan aktivitas interpretasi dan konstruksi pada saat wawancara dan observasi. Dengan desain induktif kualitatif mampu menghasilkan uraian yang mendalam berkaitan dengan ucapan, tulisan, dan atau perilaku tertentu secara komprehensif dalam penelitian formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria fleksibilitas, kriteria kebijakan, niat baik para pembuat kebijakan, rasionalitas, partisipasi, efisiensi, dan penetapan dan kemampuan menyesuaikan diri. Formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Indonesia didasari oleh masalah yang nyata pada saat ini bahwa penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Namun demikian penelitian yang penulis lakukan ini memberikan suatu konsep barn, yaitu bahwa formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia hams memenuhi pula kriteria formulasi kebijakan yang menyeluruh (komprehensif), sehingga kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar tersebut tidak memberikan lagi kesempatan untuk berbagai pihak yang memanfaatkan adanya kekosongan dalam proses implementasinya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.