BENNY Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2013 id Indonesia

xi,;237 hlm,; 29 cm Formulasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dilakukan karena banyaknya penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang hams dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Dalam formulasi kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini masih terdapat masalah yang berkaitan dengan maksud sebelumnya untuk menata kembali tanah­ tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya, dan memasukannya kembali ke dalam sistem sosial, ekonomi dan politik pengelolaan aset. Formulasi kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini masih belum dapat mengakomodasi masyarakat dan untuk merespon secara cepat program strategis negara seperti pangan, energi, infrastruktur, dan perumahan rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan di dalam proses pengumpulan data lebih menekankan penggunaan wawancara, observasi, dan analisis non-statistikal. Metode kualitatif memposisikan teori sebagai inspirasi dan komparasi, maka fungsi teori akan dimaksimalkan dalam mengembangkan aktivitas interpretasi dan konstruksi pada saat wawancara dan observasi. Dengan desain induktif kualitatif mampu menghasilkan uraian yang mendalam berkaitan dengan ucapan, tulisan, dan atau perilaku tertentu secara komprehensif dalam penelitian formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria fleksibilitas, kriteria kebijakan, niat baik para pembuat kebijakan, rasionalitas, partisipasi, efisiensi, dan penetapan dan kemampuan menyesuaikan diri. Formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Indonesia didasari oleh masalah yang nyata pada saat ini bahwa penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Namun demikian penelitian yang penulis lakukan ini memberikan suatu konsep barn, yaitu bahwa formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia hams memenuhi pula kriteria formulasi kebijakan yang menyeluruh (komprehensif), sehingga kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar tersebut tidak memberikan lagi kesempatan untuk berbagai pihak yang memanfaatkan adanya kekosongan dalam proses implementasinya. Benny Formulasi Kebijakan, Penertiban Tanah Terlantar, P 351 Ben f Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Ben f / 17.287 01001130100105 Perpustakaan Pusat (REF.17.287) 351 Ben f / 17.287 scan0001.jpg.jpg 14686 2017-04-01 16:18:36 2017-08-08 08:48:45 machine generated