• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100053	351 Ato i/R.17.283	Perpustakaan Pusat (REF.17.283)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Ato i/R.17.283
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xviii,;260 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Ato i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Atong, Petrus

• Penelitian disertasi tentang: Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan empat tahun terakhir. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Kebijakan mengenai pajak bumi dan bangunan telah berlangsung sejak tahun 1985. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya,yaitu penelitian sebelumny sangat jarang menjelaskan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan penelitian implementasi kebijakan ini menggunakan teori Charles 0 Jones yang meliputi pendekatan organisasi, interpretasi dan aplikasi. Tujuan penelitian mengekplor atau menggali tentang fenomena tentang aktivitas aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi pada saat kebijakan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan. Penelitian ini membandingkan bagaimana implementor (Tim intensifikasi,Camatistaf, Lurahlstaf, Kepala Desa/staf) dari berbagai latar belakang kewenangan yang berbeda,yaitu: penanggungjawab, pengelola administrasi, penyampai dan pemungut dalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk mencapai tujuan terse but peneliti menggunakan asumsi dari proses teori implementasi kebijakan yang mengasumsikan bahwa organisasi, interpretasi dan aplikasi pada beberapa level kewenangan implementor, temyata mereka mempunyai perbedaan persepsi dalam mencapai target dan memiliki persamaan tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa.ketidak-keberhasilan pencapaian target penerimaan karena: Aspek organisasi tidak memadai atau tidak tercukupi, jumlah petugas terbatas, petugas rangkap pekerjaan, beban perkerjaan bertambah dan pekerjaan tidak fokus,yaitu bersifat sambilan. Aspek interpretasi/penafsiran terdapat kesalahan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan data base tidak akurat. Aspek aplikasi/penerapan tidak tersedia secara memadai pembiayaan dan perlengkapan kebijakan. Dengan demikian aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi dalam implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan dengan baik, tetapi tergantung juga pada aspek aktivitas pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana. Dari kesimpulan penelitian itu, oleh peneliti dipersepsikan dengan konsep baru yang dapat ditambahkan sebagai penguatan dalam teori implementasi kebijakan menurut Charles 0 Jones. Konsep baru adalah:"pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang".

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.