• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Otonomi Daerah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100199	320 Wiy h/R.17.256	Perpustakaan Pusat (REF.17.256)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Wiy h/R.17.256
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xvi,;252 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Wiy h
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Metode yang digunakan dalam peneIitian adalah desk
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Wiyoso Yonatan

• Penelitian ini beranjak clari masalah mengapa hubungan keuangan antara pemerintah pusat clan Pemerintahan Daerah dalam implementasi otonomi claerah di Kabupaten Majalengka semakin tergantung kepada pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menclapatkan pengetahuan dan pemahaman yang rasionaI tentang pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah dalam implementasi otonomi claerah; dan untuk memperoleh konsep baru atau memperkuat konsep yang ada mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, yang meIiputi aspek pendapatan dan aspek pengelolaannya. Metode yang digunakan dalam peneIitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif Instrumen utama dalam penelitian ini aclalah peneliti sendiri. Sumber data diperoleh dari situasi dan kondisi empirik dilengkapi dengan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah belum bisa mandiri clalam melaksanakan otonomi mengingat sumber pendapatan dari pajak lukratif masih didominasi oleh pemerintah pusat. Formula atau rumusan dana perimbangan keuangan kurang menguntungkan daerah yang potensi ekonominya lebih kecil, sumber daya alam yang tidak melimpah, kurang mendorong kreativitas dan inovasi, dan cenderung menggeser skala prioritas daerah dalam mendapatkan dana alokasi khusus untuk kepentingan sesaat. Dana yang ada belum dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, alokasi, dan motivasi yang diselaraskan dengan elemen-elemenlfaktor­ faktor otonomi dalam merancang format otonomi daerah yang meliputi kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan, pelayanan dan pengawasan. Perhitungan kebutuhan claerah belum dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terutama untuk urusan pemerintahan yang bersifat wajib, dan penganggaran belum didasarkan pada Standar AnaIisis Belanja (SAB) atau Standard Spending Assesment (SSA) sehingga belum mencerminkan kebutuhan yang sebenamya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.