Syadzily, Tb Ace Hasan Primary Author mixed material bibliography Bandung Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD 2014 id Indonesia

xiv,;378 hlm,;29 cm Pembentukan daerah otonom barn (DO B) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dinilai belum dapat mencapai tujuan tersebut. Kurang terkoordinasikannya hubungan antar lembaga dan rendahnya kemampuan aparatur birokrasi menjadi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, merupakan salah satu dari 210 daerah otonom barn hasil pemekaran yang disahkan dalam UU Nomor 51 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom barn Kota Tangerang Selatan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian sebanyak 20 orang yang terdiri atas berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan DOB yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten induk, pemerintah Kota Tangerang Selatan, akademisi dan masyarakat yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah pembahasan: Implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom barn di Tangerang Selatan ini dibahas berdasarkan empat faktor, yaitu kondisi lingkungan; hubungan kerja antar-organisasi baik di tingkat lokal maupun nasional; ketersediaan sumberdaya dan insentif; karakteristik pelaksana kebijakan; dan terakhir kinerja dan dampaknya terhadap pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan atas fakta empirik lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Kebijakan ini mendorong terselenggaranya pemerintahan mandiri, dekatnya rentang kendali pemerintahan dan pelayanan administratif pemerintahan. Dirasakan tidak maksimal karena teridentifikasi berbagai permasalahan antara lain rendahnya koordinasi antar-organisasi sehingga fungsi penyelenggaraan pemerintahan berjalan kurang maksimal. Hal ini berakibat pada tidak terkoordinasinya pengalihan asset, terutama sarana pelayanan publik, dan pengalihan sumberdaya aparatur dari kabupaten induk ke daerah pemekaran barn. Akibatnya, pembentukan pemerintahan barn tidak didukung oleh sumberdaya aparatur yang memadai dan infrastruktur pelayanan yang terbatas. Syadzily, Tb Ace Hasan Implementasi Pembentukan Daerah Otonom Barn, Kota 320 Sya i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Sya i/R.17.248 01001140100061 Perpustakaan Pusat (REF.17.248) 320 Sya i/R.17.248 scan0001.jpg.jpg 14668 2017-04-01 16:18:36 2017-08-07 08:44:00 machine generated