Sjoraida, Diah Fatma Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2015 id Indonesia

xii,;244 hlm,;29 cm Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan dan mewajibkan agar badan-badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga dapat diakses secara luas oleh publik. Pemerintah dan pemerintah daerah termasuk salah satu badan publik yang terkena kewajiban tersebut, Merespon Undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan membentuk: Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2010 berdasarkan Keputusan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 dan membentuk: Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sebagai bentuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Meskipun sudah dibentuk PPID dan KID di Provinsi Jawa Barat yang berhasil mendorong terciptanya iklim keterbukaan dalam· penyelenggaraan pemerintahan, namun juga masih menghadirkan berbagai masalah keterbukaan informasi antara lain tingginya sengketa informasi publik, antara publik pemohon dengan termohon, yang penyelesaiannya kerapkali berlarut-Iarut Di dalam konteks itu, fokus masaIah di daIam riset ini mencakup: pertama, proses pelaksanaan kebijakan KIP pada Pemerintah . Provinsi Jawa Barat. Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selama kurun waktu tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar diperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu digunakan teori implementasi kebijakan yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, dengan mengamati unsur pelaksana/struktur birokrasi, target sasaran kebijakan, program aksi, sumber daya dan pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan KIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diimplementasikan secara maksimaI, namun belum efektif Kedua, sengketa informasi publik disebabkan faktor pemahaman yang berbeda terhadap gagasan dan berbagai regulasi KIP antara pengelola badan­ badan publik dengan publik itu sendiri. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIP tidak efektif, yaitu: (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran tidak maksimal; (3) program aksi tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan DU; (4) sumber daya finansial tidak cukup membiayai . kegiatan operasional unit kerja yang diserahi mengelola KIP; serta (5) pemahaman terhadap kebijakan KIP masih berbeda-beda antara para pemangku kepentingan (stakeholders). Sjoraida, Diah Fatma Kebijakan, Keterbukaan, Informasi, Publik, Sengket 320 Sjo I Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Sjo I/R.17.241 01001150100006 Perpustakaan Pusat (REF.17.241) 320 Sjo I/R.17.241 scan0001.jpg.jpg 14664 2017-04-01 16:18:35 2017-08-04 10:05:44 machine generated