Detail Cantuman

Image of Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : sudi di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

 

Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : sudi di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah


Salah satu agenda penting dalam implementasi kebijakan otonomi luas paska
reformasi adalah penataan organisasi perangkat daerah (OPD) agar ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130100119320 San k/R.17.235Perpustakaan Pusat (REF.17.235)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 San k/R.17.235
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xxiii,;459 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 San k
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Salah satu agenda penting dalam implementasi kebijakan otonomi luas paska
    reformasi adalah penataan organisasi perangkat daerah (OPD) agar memiliki
    kapasitas memadai untuk melaksanakan otonomi daerah. Peralihan dari sistem UU
    5 1 1974 ke VU 22 1 1999 dan VU 32 12004, berimplikasi pada kecamatan, dari
    yang semula sebagai perangkat pemerintah pusat atas dasar dekonsentrasi menjadi
    perangkat daerah dengan prinsip desentralisasi. Perubahan tersebut menimbulkan
    implikasi terkait dengan kedudukan dan peranan organisasi kecamatan yang kurang
    jelas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ketidakjelasan demikian, menimbulkan
    pertanyaan tentang kapasitas kelembagaan kecamatan dalam pelaksanaan otonomi
    daerah.

    Atas dasar pemikiran tersebut, maka penelitian ini merumuskan
    permasalahan sebagai berikut: (i) apa peranan organisasi kecamatan dalam
    pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan VU 32/2004?; (ii) bagaimana kapasitas
    kelembagaan kecamatan menjalankan peranan terse but dalam pelaksanaan otonomi
    daerah berdasarkan VU 32 1 2004?; dan (iii) faktor-faktor apa saja yang menjadi
    pendorong atau penghambat kapasitas kelembagaan kecamatan menjalankan
    peranannya dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU 32 12004?

    Penelitian dilakukan menggunakan disain penelitian kualitatif, dengan
    metode deskriptif. Untuk melakukan pengumpulan data digunakan tiga teknik
    pengumpulan data, yaitu: (i) observasi; (ii) wawancara mendalam; dan (iii) analisis
    dokumen.

    Berdasarkan penelitian lapangan diperoleh hasil: (1) peranan yang
    dijalankan Kecamatan Pekalongan Utara merupakan hasil dari interaksi antara
    setting social (mandat peraturan, harapan masyarakat) dan kondisi keorganisasian
    Kecamatan Pekalongan Utara; (2) kapasitas kelembagaan Kecamatan Pekalongan
    Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum belum optimal, yang
    tercermin dari dimensi-dimensi efisiensi, efektivitas, adaptabilitas, transparansi,
    akuntabilitas dan etika; dan (3) kapasitas kelembagaan Kecamatan Pekalongan
    Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, setting kelembagaan sektor publik,
    organisasi, jaringan tugas dan manajemen sumber daya manusia.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi