Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : sudi di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
Salah satu agenda penting dalam implementasi kebijakan otonomi luas paska
reformasi adalah penataan organisasi perangkat daerah (OPD) agar ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001130100119 320 San k/R.17.235 Perpustakaan Pusat (REF.17.235) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 320 San k/R.17.235Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013 Deskripsi Fisik xxiii,;459 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320 San kTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Santoso, Sri Budi -
Salah satu agenda penting dalam implementasi kebijakan otonomi luas paska
reformasi adalah penataan organisasi perangkat daerah (OPD) agar memiliki
kapasitas memadai untuk melaksanakan otonomi daerah. Peralihan dari sistem UU
5 1 1974 ke VU 22 1 1999 dan VU 32 12004, berimplikasi pada kecamatan, dari
yang semula sebagai perangkat pemerintah pusat atas dasar dekonsentrasi menjadi
perangkat daerah dengan prinsip desentralisasi. Perubahan tersebut menimbulkan
implikasi terkait dengan kedudukan dan peranan organisasi kecamatan yang kurang
jelas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ketidakjelasan demikian, menimbulkan
pertanyaan tentang kapasitas kelembagaan kecamatan dalam pelaksanaan otonomi
daerah.
Atas dasar pemikiran tersebut, maka penelitian ini merumuskan
permasalahan sebagai berikut: (i) apa peranan organisasi kecamatan dalam
pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan VU 32/2004?; (ii) bagaimana kapasitas
kelembagaan kecamatan menjalankan peranan terse but dalam pelaksanaan otonomi
daerah berdasarkan VU 32 1 2004?; dan (iii) faktor-faktor apa saja yang menjadi
pendorong atau penghambat kapasitas kelembagaan kecamatan menjalankan
peranannya dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU 32 12004?
Penelitian dilakukan menggunakan disain penelitian kualitatif, dengan
metode deskriptif. Untuk melakukan pengumpulan data digunakan tiga teknik
pengumpulan data, yaitu: (i) observasi; (ii) wawancara mendalam; dan (iii) analisis
dokumen.
Berdasarkan penelitian lapangan diperoleh hasil: (1) peranan yang
dijalankan Kecamatan Pekalongan Utara merupakan hasil dari interaksi antara
setting social (mandat peraturan, harapan masyarakat) dan kondisi keorganisasian
Kecamatan Pekalongan Utara; (2) kapasitas kelembagaan Kecamatan Pekalongan
Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum belum optimal, yang
tercermin dari dimensi-dimensi efisiensi, efektivitas, adaptabilitas, transparansi,
akuntabilitas dan etika; dan (3) kapasitas kelembagaan Kecamatan Pekalongan
Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, setting kelembagaan sektor publik,
organisasi, jaringan tugas dan manajemen sumber daya manusia.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






