• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batubara Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100173	320 Noo D/R.17.219	Perpustakaan Pusat (REF.17.219)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Noo D/R.17.219
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xvi,;344 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Noo D
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Desentralisasi, Izin Pertambangan Batubara, dan Ot
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Noor, H. Isran

• Pennasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan desentralisasi pemberian izin. pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Sejauh ini penyelenggaraan pertambangan batubara tampaknya belum secara efektif menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya kenyataan yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang menimbulkan pencemaran udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pada saat yang sama faktor hubungan interorganisasional belum kondusif dan karakteristik aparatur pemerintah daerah masih menampilkan kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaaan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek dari pengamatan empiris yang dilakukan secara tepat dengan memperhitungkan variasi pennasalahan yang terkait dengan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur belum bisa terlaksana secara optimal dalam meningkatkan devisa daerah pada taraf yang diharapkan. Walaupun secara faktual kontribusi dari hasil pertambangan batubara cukup besar dalam penerimaan APBD dan meningkatkan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Sektor ini pengaruhnya bisa lebih besar lagi sumbangannya seandainya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan kawasan hutan dan perkebunan yang dalam kenyataan seringkali tumpang tindih. Desentralisasi pemberian ijin pertambangan batubara ditentukan oleh faktor: kondisi lingkungan; hubungan interorganisasional; sumber daya dan faktor karakteristik instansi pelaksana. Selain itu temuan barn dalam penelitian ini adalah percepatan proses pelaksanaan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara bagi para investor perusahaan tambang batubara juga ditentukan oleh faktor : pertama, budaya pelayanan (services culture) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang mengedepankan cara-cara pelayanan yang manusiawi. Model budaya pelayanan yang prima dan dilakukan dengan hati ini telah secara langsung atau tidak langsung mendorong peningkatan. investasi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. Kedua, pola hubungan yang belum hannonis antar susunan pemerintahan (govermental relationship) yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenlkota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, khususnya dalam urusan energi dan sumber daya mnineral.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.