Noor, H. Isran Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2014 id Indonesia

xvi,;344 hlm,;29 cm Pennasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan desentralisasi pemberian izin. pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Sejauh ini penyelenggaraan pertambangan batubara tampaknya belum secara efektif menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya kenyataan yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang menimbulkan pencemaran udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pada saat yang sama faktor hubungan interorganisasional belum kondusif dan karakteristik aparatur pemerintah daerah masih menampilkan kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaaan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek dari pengamatan empiris yang dilakukan secara tepat dengan memperhitungkan variasi pennasalahan yang terkait dengan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur belum bisa terlaksana secara optimal dalam meningkatkan devisa daerah pada taraf yang diharapkan. Walaupun secara faktual kontribusi dari hasil pertambangan batubara cukup besar dalam penerimaan APBD dan meningkatkan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Sektor ini pengaruhnya bisa lebih besar lagi sumbangannya seandainya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan kawasan hutan dan perkebunan yang dalam kenyataan seringkali tumpang tindih. Desentralisasi pemberian ijin pertambangan batubara ditentukan oleh faktor: kondisi lingkungan; hubungan interorganisasional; sumber daya dan faktor karakteristik instansi pelaksana. Selain itu temuan barn dalam penelitian ini adalah percepatan proses pelaksanaan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara bagi para investor perusahaan tambang batubara juga ditentukan oleh faktor : pertama, budaya pelayanan (services culture) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang mengedepankan cara-cara pelayanan yang manusiawi. Model budaya pelayanan yang prima dan dilakukan dengan hati ini telah secara langsung atau tidak langsung mendorong peningkatan. investasi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. Kedua, pola hubungan yang belum hannonis antar susunan pemerintahan (govermental relationship) yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenlkota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, khususnya dalam urusan energi dan sumber daya mnineral. Noor, H. Isran Desentralisasi, Izin Pertambangan Batubara, dan Ot 320 Noo D Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Noo D/R.17.219 01001140100173 Perpustakaan Pusat (REF.17.219) 320 Noo D/R.17.219 scan0001.jpg.jpg 14650 2017-04-01 16:18:35 2017-08-03 08:07:36 machine generated