Detail Cantuman

Image of Implementasi Kebijakan Pertambangan Dan Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kontrak karya Antara Pemerintah RI Dan PT Newmont Nusa Tenggara Di Kabupaten Sumbawa Barat)

 

Implementasi Kebijakan Pertambangan Dan Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kontrak karya Antara Pemerintah RI Dan PT Newmont Nusa Tenggara Di Kabupaten Sumbawa Barat)


Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa
Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat yang bersifat sentralistik ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001150100005320 Mus I/R.17.216Perpustakaan Pusat (REF.17.216)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Mus I/R.17.216
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiv,;278 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Mus I
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa
    Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat yang bersifat sentralistik berhadapan
    dengan perubahan sistem pemerintahan desentralistik terdapat beberapa masalah
    antara lain: tentang kewenangan daerah wilayah tambang, pajak-pajak dan kewajiban
    keuangan PT NNT, divestasi saham, pola komunikasi dengan pemerintah daerah,
    masalah lingkungan, transparansi kandungan konsentrat, serapan tenaga kerj a dan
    subkontraktor, kontribusi PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah daerah,
    corporate social responsibility (CSR), dan penyesuaian kontrak karya. Kegiatan
    pertambangan PT NNT memang telah memberikan multiplier effect bagi
    perkembangan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat, tetapi manfaat tersebut belum
    mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah,
    meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di wilayah
    Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya, implementasi kontrak karya antara Pemerintah
    RI dan PT Newmont Nusa Tenggara selama 14 tahun terakhir belum sesuai dengan
    maksud dan tujuan dari Kontrak Karya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri,
    mengungkapkan fakta empiris, mengkaji, memahami proses dan mendiskripsikan
    bagaimana implementasi Kontrak Karya PT NNT di Kabupaten Sumbawa Barat.
    Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendapatkan pemahaman empiris terkait
    implementasi Kontrak Karya PT NNT di Kabupaten Sumbawa Barat;
    (2) memperoleh konsep barn tentang implementasi Kontrak Karya yang dapat
    memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Sosial khususnya Ilmu
    Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan
    pemahaman atas fenomena empirik yang utuh terkait implementasi Kontrak Karya PT
    NNT. Data diperoleh melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, diskusi
    kelompok terarah, dan studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif
    berdasarkan telaah teoritik yang diolah dari variabel implementasi kebijakan Van
    Meter dan Van Horn, Merilee S. Grindle, dan Sabatier dan Mazmanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kontrak Karya PT NNT di
    Kabupaten Sumbawa Barat belum berjalan secara efektif yang dikarenakan tarik
    menarik kepentingan antar pelaku kebijakan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, PT
    NNT) dan masyarakat; konten kebijakan yang tidak berdasarkan prinsip keadilan dan
    keseimbangan bagi kemajuan pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan
    pendapatan nasional; serta lingkungan kebijakan sosial politik yang menunjukkan
    pertentangan antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap
    keberadaan PT NNT yang secara konsisten melaksanakan kegiatan operasi
    tambangnya dengan rujukan kontrak karya; sehingga temuan pada ketiga elemen
    kebijakan tersebut mengakibatkan pengelolaan sumber daya alam di wilayah
    pertambangan Kontrak Karya belum memberikan manfaat sebesar-besar bagi
    kemakmuran rakyat.

    Konsep barn yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektifitas implementasi
    sebuah kebijakan juga ditentukan oleh faktor bargaining implementor dan sasaran
    kebijakan atas pemberlakuan regulasi baru yang menyertai implementasi kebijakan
    itu sendiri.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi