<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="14647">
 <titleInfo>
  <title>Implementasi Kebijakan Pertambangan Dan Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kontrak karya Antara Pemerintah RI Dan PT Newmont Nusa Tenggara Di Kabupaten Sumbawa Barat)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Musyarifin</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Bandung</placeTerm>
   <publisher>Program Pascasarjana Unpad</publisher>
   <dateIssued>2015</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"></form>
  <extent>xiv,;278 hlm,;29 cm</extent>
 </physicalDescription>
 <note>Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa &#13;
Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat yang bersifat sentralistik berhadapan &#13;
dengan perubahan sistem pemerintahan desentralistik terdapat beberapa masalah &#13;
antara lain: tentang kewenangan daerah wilayah tambang, pajak-pajak dan kewajiban &#13;
keuangan PT NNT, divestasi saham, pola komunikasi dengan pemerintah daerah, &#13;
masalah lingkungan, transparansi kandungan konsentrat, serapan tenaga kerj a dan &#13;
subkontraktor, kontribusi PT Newmont Nusa Tenggara terhadap pemerintah daerah, &#13;
corporate social responsibility (CSR), dan penyesuaian kontrak karya. Kegiatan &#13;
pertambangan PT NNT memang telah memberikan multiplier effect bagi &#13;
perkembangan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat, tetapi manfaat tersebut belum &#13;
mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, &#13;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di wilayah &#13;
Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya, implementasi kontrak karya antara Pemerintah &#13;
RI dan PT Newmont Nusa Tenggara selama 14 tahun terakhir belum sesuai dengan &#13;
maksud dan tujuan dari Kontrak Karya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri, &#13;
mengungkapkan fakta empiris, mengkaji, memahami proses dan mendiskripsikan &#13;
bagaimana implementasi Kontrak Karya PT NNT di Kabupaten Sumbawa Barat. &#13;
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendapatkan pemahaman empiris terkait &#13;
implementasi Kontrak Karya PT NNT di Kabupaten Sumbawa Barat; &#13;
(2) memperoleh konsep barn tentang implementasi Kontrak Karya yang dapat &#13;
memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Sosial khususnya Ilmu &#13;
Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan &#13;
pemahaman atas fenomena empirik yang utuh terkait implementasi Kontrak Karya PT &#13;
NNT. Data diperoleh melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, diskusi &#13;
kelompok terarah, dan studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif &#13;
berdasarkan telaah teoritik yang diolah dari variabel implementasi kebijakan Van &#13;
Meter dan Van Horn, Merilee S. Grindle, dan Sabatier dan Mazmanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kontrak Karya PT NNT di &#13;
Kabupaten Sumbawa Barat belum berjalan secara efektif yang dikarenakan tarik &#13;
menarik kepentingan antar pelaku kebijakan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, PT &#13;
NNT) dan masyarakat; konten kebijakan yang tidak berdasarkan prinsip keadilan dan &#13;
keseimbangan bagi kemajuan pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan &#13;
pendapatan nasional; serta lingkungan kebijakan sosial politik yang menunjukkan &#13;
pertentangan antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap &#13;
keberadaan PT NNT yang secara konsisten melaksanakan kegiatan operasi &#13;
tambangnya dengan rujukan kontrak karya; sehingga temuan pada ketiga elemen &#13;
kebijakan tersebut mengakibatkan pengelolaan sumber daya alam di wilayah &#13;
pertambangan Kontrak Karya belum memberikan manfaat sebesar-besar bagi &#13;
kemakmuran rakyat. &#13;
&#13;
Konsep barn yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektifitas implementasi &#13;
sebuah kebijakan juga ditentukan oleh faktor bargaining implementor dan sasaran &#13;
kebijakan atas pemberlakuan regulasi baru yang menyertai implementasi kebijakan &#13;
itu sendiri.</note>
 <note type="statement of responsibility">Musyarifin</note>
 <subject authority="">
  <topic>Implementasi Kebijakan, Kontrak Karya.</topic>
 </subject>
 <classification>320 Mus I</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</physicalLocation>
  <shelfLocator>320 Mus I/R.17.216</shelfLocator>
  <holdingSimple>
   <copyInformation>
    <numerationAndChronology type="1">01001150100005</numerationAndChronology>
    <sublocation>Perpustakaan Pusat (REF.17.216)</sublocation>
    <shelfLocator>320 Mus I/R.17.216</shelfLocator>
   </copyInformation>
  </holdingSimple>
 </location>
 <slims:image>scan0001.jpg.jpg</slims:image>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier>14647</recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2017-04-01 16:18:35</recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2017-08-03 09:21:29</recordChangeDate>
  <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>