• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Studi Kewenangan Bidang Pertanahan Di Kota Palembang)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100217	320 Mus i/R.17.215	Perpustakaan Pusat (REF.17.215)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Mus i/R.17.215
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xiv,;218 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Mus i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Pelimpahan Kewenangan, Per
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mustain, Akhmad

• Kecamatan sebagai. salah satu ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota, terlebih lagi dengan pergeseran paradigma kelembagaan kecamatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daerah, dimana kecamatan tidak lagi sebagai fungsi kewilayahan tetapi merupakan sebagai salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota, salah satunya adalah di bidang pertanahan. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bidang pertanahan walikota kepada camat di Kota Palembang. Kewenangan yang dilimpahkan meliputi 6 hal kewenangan dan dianalisis dengan teori dari Chemma dan Rondineli yang melihat keberhasilan implementasi kebijakan itu melalui 4 hal yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar lembaga, sumber daya pelaksanaan program dan karakteristik agen pelaksana. Informan pada penelitian ini berasal dari beberapa Camat dan kepala SKPD lainnya yang terkait dengan kebijakan di bidang pertanahan yang ada di pemerintah kota Palembang. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat tidak berjalan dengan efektif dan efisien karena ketidak jelasan aturan yang menjadi petunjuk untuk pelaksanaan kebijakannya. Kebijakan yang ada masih terlalu umum sehingga jangankan tahu kebijakan itu efektif, efisien atau tidak, kebijakan itu berjalan atau tidak juga tidak diketahui secara pasti. Kebijakan berjalan begitu saja dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Camat sebelurnnyu, bukan mengikuti aturan yangjelas.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.