Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011

 

Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011

Masalah daIam peneIitian ini yaitu proses forrnuIasi kebijakan APBD
Provinsi Lampung beIum berbasis pada perwujudan participatory governance ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100196320 Mak f/R.17.210Perpustakaan Pusat (REF.17.210)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Mak f/R.17.210
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xv,;235 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Mak f
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    fonnulasi kebijakan pubIik, participatory governan
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Masalah daIam peneIitian ini yaitu proses forrnuIasi kebijakan APBD
    Provinsi Lampung beIum berbasis pada perwujudan participatory governance dan
    participatory budgeting. Metode penelitian menggunakan peneIitian kuaIitatif
    dan pengumpuIan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara mendalam

    dan studi dokumentasi. .

    HasiI penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aktor penting yaitu
    Gubemur, SKPD dan DPRD yang memiiki peran yang menentukan daIam proses
    pembuatan kebijakan APBD Lampung. Ketiga aktor tersebut sangat dominan
    daIam menentukan isu kebijakan APBD, agenda setting, penentuan altematif
    kebijakan dan penetapan kebijakan.

    Dalam proses forrnulasi kebijakan APBD, penentuan isu kebijakan APBD
    cenderung menyingkirkan peranserta masyarakat, agenda setting ditentukan oleh
    persaingan antara kepentingan Gubemur, SKPD dan Kepentingan DPRD,
    penyusunan altematif kebijakan Iebih banyak menawarkan piIihan kebijakan
    yang bersifat inkremental sementara dalam penetapan kebijakan beIum
    mempertimbangkan upaya untuk mengatasi probIema publik yang menjadi
    prioritas dalam hal ini kepentingan elit pemerintahan daerah masih kuat
    dibandingkan dengan kepentingan pubIik.

    Persaingan dan perebutan pengaruh antara Gubemur, SKPD dan DPRD
    dalam penyusunan aIokasi anggaran dan program APBD Iebih mencerrninkan
    realitas politik untuk meIakukan proses bargaining power khususnya antara
    gubemur dengan DPRD sehingga kepentinganya bisa diakomodasi dalam APBD.

    Kuatnya pengaruh kepentingan Gubemur, SKPD dan DPRD daIam proses
    pembuatan kebijakan APBD ikut mengkondisikan tidak terbangunnya
    participatory governance dan participatory budgeting.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi