• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Otonomi Baru

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100053	320 Lam i/R.17.208	Perpustakaan Pusat (REF.17.208)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Lam i/R.17.208
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xviii,;429 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Lam i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pelaksanaan Kebijakan otonomi daerah, Peningkatan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rossy

• Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari.Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang­ Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan serta situasi dan kondisi yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dimana kemampuan aparat pemerintah daerah yang masih terbatas dalam memberikan pelayanan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah belum dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Adapun penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta pihak yang terpengaruh atau kelompok kepentingan yang terpengaruh kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan misi RPJMD 2008-2013, dimana hasil implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (lPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan kenaikan atau peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (lPM) ini tidak semata-mata menunjukan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.