• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Kesetaraan Difabel (studi tentang efektifitas implementasi peraturan daerah kota Surakarta No.2 tahun 2008 pada bidang ketenagakerjaan di instansi pemerintah kota Surakarta)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100112	320 Har i/R.17.197	Perpustakaan Pusat (REF.17.197)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Har i/R.17.197
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	5825 4 sep 2013
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Har i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	difabel, implementasi kebijakan, kesetaraan, tenag
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Haryanti, Rina Herlina

• Fokus dari penelitian ini adalah analisa tentang aspek-aspek yang menyebabkan implementasi kebijakan kesetaraan difabel pada bidang ketenagakerjaan di Instansi Pemerintah Kota Surakarta belum efektif. Dalam konteks ini, analisa dilihat dari tiga aspek, yaitu: karakteristik masalah, kemampuan kebijakan menstruktur implementasi dan aspek lingkungan diluar kebijakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengurnpulan data melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dan hasil wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan kesetaran difabel pada bidang ketenagakerjaan di instansi pemerintah Kota Surakarta karena: Karaktristik masalah yang menyangkut difabel sangat rumit dan kompleks, kebijakan tidak mampu menstruktur proses implementasi, dan adanya aspek di luar kebijakan yang mempengaruhi kebijakan. Rumit dan kompleksnya karakteristik masalah tersebut diindikasikan dengan: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, besamya prosentase totalitas difabel yang tercakup dalam kelompok sasaran, dan tingginya tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Sedangkan ketidakmampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, diindikasikan dengan: kurangnya kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan­ tujuan resmi yang akan dicapai, tidak adanya ketetapan alokasi sumberdana, kurangnya keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga­ lembaga atau instansi-instansi pelaksana, belum disahkannya aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, tidak tepatnya pola rekruitmen pejabat sehingga komitmen para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam kebijakan masih rendah, dan terbatasnya akses formal pihak luar. Aspek diluar kebijakan yang menyebabkan tidak optimalnya proses implementasi yaitu kurangnya komitmen dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Dalam konteks ini temuan lapangan menunjukan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi unsur pokok dalam implementasi kebijakan (isi kebijakan, implementor kebijakan, kelompok sasaran dan Jingkungan kebijakan) menjadi penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.