Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Studi Pertanggungjawaban Walikota Bekasi)
Pertanggungjawaban pemerintahan Walikota Bekasi merupakan tolak ukur
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi dalam ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001130100089 320 Arm p/R.17.188 Perpustakaan Pusat (REF.17.188) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 320 Arm p/R.17.188Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013 Deskripsi Fisik xiii,'182 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320 Arm pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Arman, Andi -
Pertanggungjawaban pemerintahan Walikota Bekasi merupakan tolak ukur
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi dalam mensejahterakan
masyarakatnya, baik dari segi pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum,
menciptakan lapangan kerja dan menjamin rasa aman masyarakat kota Bekasi
yang kondusif serta meningkatkan derajat kesehatan. Namun kondisi riil yang
terjadi masih jauh dari harapan sebagaimana janji-janji politik yang disajikan pada
visi misi dalam kampaye sebelum terpilih.
Penelitian ini bertujuan menganalisis data-data dan informasi yang
diperoleh dilapangan khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
pemerintahan aspek akuntabilitas, aspek responsibilitas dan aspek responsivitas.
Masalah ini diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
wawancara dengan tiga kelompok masyarakat yakni kelompok eksekutif yang
melaksanakan segala kebijakan Walikota Bekasi, Legislatif sebagai kelompok
yang mengontrol segala kebijakan Walikota Bekasi dan Tokoh Masyarakat serta
LSM sebagai wakil masyarakat secara riel sebagai pihak pengguna kebijakan.
Dari ketiga komponen masyarakat tersebut pada pembahasan hasil penelitian di
cross chek dengan membandingkan hasil informasi dari wawancara yang
dilakukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Walikota
Bekasi belum memperlihatkan perubahan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanggungjawaban
Walikota Bekasi yang dilihat dari aspek pertanggungjawaban dari aspek
akuntabilitas menggambarkan bahwa perencanaan program pemerintah Kota
Bekasi belum mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi
Walikota. Pertanggungjawaban dari aspek responsibilitas menggambarkan bahwa
pemerintah Kota Bekasi belum tanggap merespon aneka kebutuhan masyarakat,
bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masih
diwamai dengan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah Kota Bekasi. Sementara pertanggungjawaban Walikota Bekasi dari
aspek responsivitas menggambarkan bahwa pemerintah Kota Bekasi belum
mampu mengenali kebutuhan masyarakat dalam penyusunan program kegiatan
pemerintah Kota Bekasi.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






