Detail Cantuman

Image of pemberdayaan masyarakat disofifi pascaa pembentukan provinsi Maluku Utara

 

pemberdayaan masyarakat disofifi pascaa pembentukan provinsi Maluku Utara


Kegiatan pembebasan tanah, pembangunan infra struktur pemerintahan
dan fasilitas publik di Sofifi ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100107320 Ada p/R.17.185Perpustakaan Pusat (REF.17.185)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Ada p/R.17.185
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii,;267 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Ada p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kegiatan pembebasan tanah, pembangunan infra struktur pemerintahan
    dan fasilitas publik di Sofifi ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari
    aktifitas pasca pembentukan Provinsi Mauluku Utara, membuat sebagian
    masyarakat di Sofifi tidak berdaya, keadaan tersebut mendorong pemerintah
    provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan
    pemberdayaan kepada masyarakat di Sofifi tetapi bel urn mampu mewujudkan
    kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk
    memahami permasalahan terse but, yakni bagaimana pemberdayaan kepada
    masyarakat di Sofifi tersebut.

    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan
    data dilakukan dengan obeservasi, wawancara bebas tak berstruktur, dan studi
    dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan proses tringulasi,
    verifikasi dan diinterpretasi dengan mengelaborasikannya dengan teori-teori yang
    relevan.

    Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Sofifi
    oleh pemerintah lokal melalui instansi terkait, belum mampu mewujudkan
    keberdayaan dan kemandirian masyarakat Sofifi, karena pemberdayaan yang
    dilakukan oleh pemerintah lokal belum optimal pada aspek enabling,
    empowering protecting, supporting dan foresting yang didasari oleh komitmen
    yang kuat, serta fungsi hakiki pemerintahan dilaksanakan secara parsial, karena
    lebih fokus pada fungsi pembangunan.

    Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Keberdayaan dan kemandirian
    masyarakat juga ditentukan oleh proses facilitating untuk meningkatkan motivasi
    pribadi untuk berusaha, ketrampilan dan akses masyarakat terhadap sumber usaha.
    Semakin kuat motivasi individu untuk berusaha dan adanya ketrampilan yang
    dimiliki serta adanya akses terhadap sumber usaha, dapat mendorong masyarakat
    untuk melakukan kegiatan usaha produktif sehingga dapat mewujudkan
    keberdayaan dan kemandiriannya.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi