• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Peran pemerintah dalam penyelesaian konplik sosial antara kelompok masyarakat etnik mandar dengan etnik toraja di Kab. Mamasa

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100031	303.695 984 Ali p/R.17.176	Perpustakaan Pusat (REF.17.176)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	303.695 984 Ali p/R.17.176
  Penerbit	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xvi,;390 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	303.695 984 Ali p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bel
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ali, Akbar

• Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang peran pemerintah dan penyebab terjadinya kontlik sosial dalam kebijakan pemekaran Kabupaten Mamasa yang mempolarisasikan kelompok etnik Mandar dengan kelompok masyarakat etnik Toraja di Kabupaten Mamasa. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah belum berfungsinya peran pemerintah (inkonsisten dan tidak netral) menyelesaikan bib it kontlikm laten atas perbeaan identitas agama, etnik, budaya, tingkat ekonomi dan kepentingan politik praktis antara kedua belah pihak, termasuk pengingkaran kesepakatan awal perjanjian Matakali, rekomendasi DPRD Kabupaten Polewali Mamasa dan rekornendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menyetujui kelompok masyarakat etnik Mandar tidak bergabung dengan Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif-analititik. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen-dokumen historis dan penelitian lapangan melalui observasi, daftar pertanyaan dan wawancara mendalam. Upaya penyelesaian kontlik sosial yang dilaksanakan oleh _ pemerintah belum mencerminkan kebijakan yang sensitif kontlik, seperti dalam aspek perumusan kebijakan dan kompromi pemerintah belum bertindak cepat dan tegas mengesahkan perjanjian damai antara kedua belah pihak, masih terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaan dalam pengembangan organisasi kolektif antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, belum efektifnya penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis budaya lokal yang berperadaban dengan semangat solidaritas serta aspek penegakkan hukum dalam menindak tegas para perusuh dan provokator masih lamban dan terkesan pilih kasih, sehingga kontlik sosial belum bisa diselesaikan dengan tuntas oleh pemerintah sendiri.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.