• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

reinvensi dan implementasi atas pemaknaan televisi publik: studi kasus mengenai TVRI sebagai lembaga penyiaran publik

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100078	302.2 Int r/R.17.88	Perpustakaan Pusat (REF.17.88)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302.2 Int r/R.17.88
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	v,;367 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302.2 Int r
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Ketiga temuan tersebut menurijukkan bahwa stigma T
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Intani, Retno

• REINVENSI DAN IMPLEMENTASI AT AS PEMAKNAAN TELEVlSI PUBLIK (Studi Kasus Mengenai TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik) Televisi Republik Indonesia (TVRI) masih dihadapkan pada krisis identitas antara mewakili kepentingan publik dengan kepentingan kekuasaan karena masih kuatnya pengaruh kekuasaan meskipun sudah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik sejak tahun 2002. Disertasi tentang reinvensi dan implementasi konsep-konsep TVRI sebagai lembaga penyiaran publik ini merupakan upaya penulis dalam menganalisis konstruksi TVRI sebagai produk pernndang-undangan serta hubungan antara lembaga negara, masyarakat dan TVRI sendiri terkait dengan implementasi konsep lembaga penyiaran publik. Teori yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti adalah Teori Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber dan diperkuat dengan kajian berdasarkan konsep ekonomi dan politik media Mosco, reinvensi dan implementasi Rogers, serta media dan masyarakat Croteau, yang dilihat dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus dim ana penulis melihat institusi media sebagai orang dalam (to look at the media institution from an internal or media proffesional point of view). Disertasi ini menemukan tiga hal. Pertama, TVRI mernpakan bagian (organisasi elemen) dari organisasi besar yang disebut Negara, karenanya TVRI belum sepenuhnya terbebas dari cara pandang yang menempatkan TVRI sebagai televisi milik pemerintah. Pemerintah tidak benar-benar menangkap spirit lembaga penyiaran publik yang berintikan pada pelayanan terhadap publik. Kedua, lembaga penyiaran publik adalah konsep yang relatif barn di Indonesia, sehingga secara hukum tata negara belum dikenal dalam nomenklatur keuangan negara dan berbeda dengan jenis lembaga negara yang ada. Halini menyebabkan banyak hal menjadi tidak dapat dikategorisasikan secara formal, seperti pengaturan keuangan, pengaturan pegawai negeri sipil, termasuk pengaturan kebijakan penyiaran kepublikan, dan kelembagaan. Dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga penyiaran publik, DPR sering menunjukkan diri sebagai partai-partai-politik atau para politisi yang berpikir bagaimana memanfaatkan situasi untuk kepentingan partikular. Ketiga, upaya TVRI untuk melakukan reivensi diri sebagai lembaga penyiaran publik juga terkendala oleh banyaknya problem internal yang terjadi di TVRI. Ketiga temuan tersebut menurijukkan bahwa stigma TVRI sebagai sarana propaganda kekuasaan hams diubah dan TVRI harus menjadi TV publik yang benar-benar berfungsi mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia serta memberdayakan mereka tnelalui pelaksanaan fungsi-fungsi pencerdasan, pencerahan dan pendidikan masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.