Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Implementasi kebijakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

 

Implementasi kebijakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h (APBD) di

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100317302 Sal i/R.17.51Perpustakaan Pusat (REF.17.2012)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    302 Sal i/R.17.51
    Penerbit Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi,;216 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    302 Sal i
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Implementasi Kebijakan; Pertanggungjawaban Anggara
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan
    pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h (APBD) di
    Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat diwujudkan secara efektif Maksud
    penelitian ini untuk menelusuri, mengungkapkan fakta empiris, memahami proses
    dan mendeskripsikan permasalahan dan faktor-faktor penyebab belum efektifnya
    implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten
    Sumbawa Barat.

    Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan pemahaman atas
    fenomena empirik terkait implementasi kebijakan pertanggungjawaban
    pelaksanaan APBD di Kabupaten Sumbawa Barat.(2) memperoleh konsep barn
    tentang implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
    selanjutnya akan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu
    Pemerintahan dan ilmu Administrasi Publik.

    Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif,
    dengan desain eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,
    observasi dan studi dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan
    pendekatan model implementasi kebijakan menurut Edward Ill, bahwa faktor
    komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh dalam
    implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten
    Sumbawa Barat.

    Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Sumbawa Barat belum
    dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan dan sasran kebijakan
    karena tidak optimalnya faktor komunikasi yang ditandai dengan tidak efektifnya
    transmisi dan tidak konsistennya informasi dalam pembuatan pedoman
    pelaksanaan kebijakan (SOP) sebagai akibat rendahnya komitrnen dan integritas
    para implementator untuk memahami dan menguasai substansi kebijakan dalam
    rangka mewujudkan tujuan kebijakan. Selain itu tidak tercapainya tujuan dan
    sasaran kebijakan juga disebabkan karena masih rendahnya dukungan sumberdaya
    aparatur, staffing birokrasi yang kurang baik dan belum mantapnya sistem
    pengendalian internal dalam struktur birokrasi.

    Konsep baru yang diperoleh dalam penelitian ini adalah efektifitas
    implcmentasi kebijakan sangat ditcntukan oleh komitmen dan integritas para
    implementator dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu dalam penelitian ini
    juga terungkap bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam struktur
    birokrasi menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ..

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi