Peran Elit Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK
Peran elit politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari mengaIami
eutunduran sejak diberlakukannya Lindang-Unciang ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001140100148 301 Yos P/17.45 Perpustakaan Pusat (REF.17.45) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 301 Yos P/17.45Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014 Deskripsi Fisik xxi,;246 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 301 Yos PTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Yosepial, Dicky -
ABSTRAK
Peran elit politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari mengaIami
eutunduran sejak diberlakukannya Lindang-Unciang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Begitu juga peran elit politik lokal dalam hal berdemokrasi, dikarenakan bergesernya demokrasi musyawaratt dan mufakat menjadi demokrasi dengan keputusan suara terbanyak. Elit politik lokal di nagari terdiri dari lima (5) unsur tokoh masyarakat nagari yaitu : Niniak Marnak (Tokob Adat), Alim Ulama (Tokoh Agamalbuya), Cadiak Pandai (Tokoh Inteiektual/Cendikiawan), Bundo Kanduang (Tokob Perempuan yang telah berkeluarga), dan Pemuda yang tergabung kedalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, teori elit politik Mosca digunakan untuk mengenali peran kekuatan stabilitas sosial politik nagari oleh elit politik lokal nagari pada tingkat moralitas, intelektual/kepandaian dan aktivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti sebagai instrumen penelitian, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengintetpretasikan, dan memverifikasi setiap data dan informasi yang diperoleh dari informan. Data kemudian dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi.Kemudian dianalisis data model interaktif berupa reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dan lokasi penelitian dilakukan secarapurposive (ditentukan dengan sengaja).
Hasil penelitian mennnjukkan bahwa peran elit politik lokal di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan adat sejak era reformasi , tidak bisa sama dengan pemerintahan nagari sebelum diberfakukarmya pemerintahan desa. Hal ini disebabkan masa peralihan yang lama (20 tahun) dari pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari . Sedangkan tingkatan pecan elit politik iokal berdasarkan kekuatan sosial politik dari teori elit politik Mosca pada tingkat moralitas, intelektual dan aktivitas di dalam 'penyelenggaraan pemerintahan nagari ada]ah : niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, dan pemuda. Dan tingkatan kekuatan sosial politik terse 1.1t peran dari cadiak panda' sebagai tigo tungku sajarangan telah digeser oleh bundo kanduang di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Dalam hal berdemokrasi saat ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, demokrasi musyawarah dan mufakat (bodi caniago) dan demokrasi musyawarah adat berdasarkan suara tunggal pemimpin adat (koto piliang) telah bergeser menjadi demokrasi keputusan suara terbanyak.Tidak sedikit keputusan penting yang menyangkut pemerintahan nagari dilakukan oleh cult politik lokal melalui mekanisme suara terbanyak (voting) seperti pemilihan walinagari dan menentukan prioritas pembangunan nagari. Musyawarah mufakat tidak lagi menjadi ukuran demokrasi yang menjadi ciri etnis Minangkabau yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat nagari untuk berperan aktif dal= perencanaan hingga pelaksaan program pembangunan nagari. Adapun konsep Baru yang dapat diangkat dari basil penelitian adalah tingkatan peran kekuatan stabilitas sosial politik nagari dari elit politik lokal juga ditentukan oleh tingkat spiritual di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






