Almutahar, Hasan Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2012 id Indonesia

xx,;296 hlm,;29 cm Kawasan perbatasan Kalimantan Barat memiliki panjang sekitar 847 km melintasi lima Kabupaten dan enam belas Kecamatan, kondisi masyarakat miskin dan marginal, terungkap infrastruktur tidak mendukung kondisi terse but pemerintah mengantisipasi dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penelitian ini mempergunakan pendekatan metode kulitatif, dilaksanakan sebagai upaya untuk menemukan data yang lebih mendalam tentang pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM di perbatasan pal oh, sambas, Kalimantan barat. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan Program Nasional Perberdayaan Mayarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian ada tanggung-jawab secara moral mensukseskan program yang dilaksanakan di daerah mereka. Keterlibatan aparat pemerintah dalam menentukan jenis kegiatan kelompok masyarakat perbatasan Paloh dinilai sebagai penyimpangan terhadap tujuan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aparat pemerintah ada kekawatiran Apabila kegagalan pelaksanaan sebagai fasilitator di kecamatan dan desa ditegur oleh atasan, disinyalir kegagalan dan ketakutan itu cenderung mendominasi kinerja aparat pemerintah dalam PNPM. Indikator SPP (simpan pinjam perempuan) yang mendapat dana tersebut adalah keluarga dekat kepala desa dan keluarga calon legislatif. Sebenamya penerima simpan pinjam dan usaha kecil adalah penduduk miskin, yang di sinyalir dengan adanya ikatan kekerabatan dan koleha, diantara petugas dan aparat pemerintah dengan masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini terungkap secara emosional dan nyatanya tidak rasional. Kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dari ketua dan anggota kelompok masyarakat perbatasan Paloh berkaitan dengan kurangnya partisipasi dalam identifikasi masalah. Tidak mengherankan jika anggota kelompok masyarakat perbatasan Paloh sebagai peserta pemberdayaan kurang berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Jenis kegiatan umumnya ditentukan oleh pihak pemerintah (aparat pemerintah), dari proses PNPM di kawasan perbatasan Pal oh, pelaksanaan simpan pinjam perempuan dan usaha kecil tidak berhasil dan tidak tepat sasaran, banyak yang menunggak anggsuran pinjaman. Disisi lain pemerintah daerah kurang memperhatikan SDA yang ada untuk di kelolah secara mandiri dan partisipatif Almutahar, Hasan Pemberdayaan, partisipasi masyarakat, kinerja apar 301 Alm p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 301 Alm p/R.17.10 01001120100278 Perpustakaan Pusat (REF.17.10) 301 Alm p/R.17.10 scan0001.jpg.jpg 14496 2017-04-01 16:18:34 2017-07-24 08:06:01 machine generated