Suranta, Ferry Aries Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2011 id Indonesia

xxii,;454 hlm,;29 cm ABSTRAK Disertasi ini disajikan dari hasil penelitian tentang beberapa masalah terkait penyelesaian sengketa penggunaan lahan hak ulayat berdasarkan keadilan dikaitkan dengan investasi pada sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Ada tiga masalah pokok yang menjadi objek penelitian, yaitu: Pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan lahan bagi Investasi pertambangan yang di dalamnya terdapat lahan hak ulayat; Kedua, Bagaimana hak kepemilikan atas lahan hak ulayat, apabila investasi pertambangan berakhir dan masyarakat adat masih ada; Ketiga, Bagaimana konsep penyelesaian penggunaan lahan hak ulayat dalam investasi pertambangan berdasarkan asas Keadilan; Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan komparatif. Penelitian hukum normatif digunakan dengan titik berat penafsiran dan kostruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan serta penerapan teori-teori hukum dalam menilai peluang hukum dan keadilan, pada mekanisme serta proses penyelesaian sengketa hak atas tanah ulayat. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dipergunakan untuk mengetahui sejarah, konsistensi dan eksistensi keberadaan hukum tanah negara dalam konteks penyelesaian sengketa atas hak ulayat dalam memberikan asas keadilan dalam Negara Kesejahteraan. Pendekatan kasus dan perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait sengketa tanah hak ulayat serta peluang mendapatkan keadilan dalam mekanisme penyelesaiannya sengketa yang dilakukan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang ada, dalam penerapan hukumnya tidak mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Mekanisme penyelesaian yang ada kurang memadai dan kurang memberikan penyelesaian yang komprehensif serta tidak bisa membongkar akar struktur konflik pertanahan, sehingga sangat diperlukan adanya Pengadilan Kamar Pertanahan (PKP) dan murah serta cepat yang independen dan khusus dalam menangani sengketa pertanahan masyarakat adat mauptin masyarakat umum yang dibawah badan peradilan umum dan mahkamah agung majelis hakim terdiri dari hakim yang menguasai hukum pertanahan dan akademisi/advokat, polri serta lembaga swadaya masyarakat lingkunganlpegawai bank, disebabkan masyarakat adat selama ini tidak mendapatkan keadilan atas hak ulayat, sehingga kedudukan hukum negara makin kuat sementara kedudukan masyarakat adat semakin lemah, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip persamaan dimuka hukum. Untuk mewujudkan asas keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat adat sangat diperlukan upaya konsep penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dengan tidak menghambat pembangunan investasi pertambangan untuk dapat meningkatan kondisi ekonomi masyrakat adat yang lebih baik. Suranta, Ferry Aries Sengketa 346.046 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.046 Sur p R.11.126 01001110100057 Perpustakaan Pusat (Ref.11.126) 346.046 Sur p R.11.126 scan0001.jpg.jpg 14392 2017-04-01 16:12:32 2017-05-18 12:38:38 machine generated