• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Perubahan Peruntukan Tanah Hak Pengelolaan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100210	346.043 Bin k R.11.114	Perpustakaan Pusat (Ref 11.114)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.043 Bin k R.11.114
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xiii,;304 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.043
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum Kepemilikan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Binantoro, Bambang T.S.

• ABSTRAK Hak pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahan perusahaan milik Negara. Halo Pengelolaan diciptakan oleh pemerintah dimaksudkan agar Pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, pelabuhan udara, perkereta apian, industri, jasa, perumahan, pariwisata dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menumbuhkan sentra sentra perekonomian. Narnun yang menjadi permasalahan, ketika terjadi benturan kebijakan antar instansi pemerintah, seperti yang terjadi dikawasan Otorita Batam dimana sebagian Hak Pengelolaan Otorita Batam ditetapkan kembali sebagai kawasan hutan menimbulkan masalah terhadap pernilikan Hak atas Tanah masyarakat. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder, spesifikasi penelitian ml adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta dihubungkan dengan teori hukum negara kesejahteraan, teori hukum keadilan dan teori kepastian hukum dart keberadaan kepemilikan hak atas tanah pihak ketiga diatas Hak Pengelolaan. Hasil penelitian yang kami peroleh menunjukan ketika terjadi benturan kebijakan antar instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan yang merupakan perwujudan dan Hak Menguasai Negara Atas Tanah yang dapat melakukan tindakan membuat kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelensdaad),pengelolaan (beheerdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk mew-ujudkan kesejahteraan masyarak at menjadi tidak dapat meinenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dim perjanjian penggunaan tanah dengan pihak ketiga.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.