• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubugan Industrial Dalam Menciptakan Hubungan Yang Harmonis Di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100113	342 Ace k/R.11.40	Perpustakaan Pusat (Ref.11.40)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	342 Ace k/R.11.40
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xxii,;317 hlm,; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	342
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Menciptakan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Atje

• KEDUDUKAN ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG HARMONIS DI INDONESIA ABSTRAK UU No. 17 Th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak, merupakan ciri pasar kerja yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan administrasi negara sebagai mediator dalam menciptakan hubungan yang harmonis, untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam men¬ciptakan hubungan yang harmonis, serta untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan konsep penyelesaian sengketa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmo¬nis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pende-katan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan, berpegang pada segi-segi yuridis. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan basil penelitian, digunakan metode analisis normatif kualitatif. Selain itu, dilakukan pula penelitian mengenai realitas proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dalam masyarakat serta penelitian perban-dingan hukum dan sejarah hukum. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan diuraikan secara deskriptif sehingga akan merupakan analisis data tanpa menggunakan rumus-rumus matematika dan angka-angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Administrasi Negara sebagai mediator dalam menciptakan hubungan yang harmonis adalah sebagai pembina dan pelaksana penyelesaian sengketa hubungan industrial di luar pengadilan, guna mengarahkan para pihak yang bersengketa menempuh musyawarah untuk mufakat sehingga dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang bijaksana dan dapat dilaksanakan seefisien mungkin berdasarkan kepada sistem norma, sistem perilaku, serta sistem nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideo¬logi negara. Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mediasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis, bare mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila hasil mediasi yang merupakan kesepakatan bersama telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh mediator. Pada konsepsi penyelesaian sengketa dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adanya otoritas tunggal mediator oleh pegawai negeri sipil (PNS) dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan selain tidak tepat untuk diterapkan dalam mediasi, juga bertentangan dengan tugas mediator yang independen, netral, dan tidak memihak, karena administrasi negara dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya diwajibkan untuk berpegang pada asas legalitas sehingga dalam menangani permasalahan sering kali berpegang kepada hal-hal yang bersifat yuridis formal padahal hasil mediasi tidak menggunakan pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan, dan rasa keadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.