• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah SDatu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonomi Dalam Sistem Negara Kesatuan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100085	340 Muj f	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	340 Muj f
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvii, 337 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	340 Muj f
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Muja'hidah

• ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi konsep yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan ash daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan otonom, selanjutnya untuk memandirikan daerah melalui perluasan basis pajak dan diskresi penetapan tarif. Kenyataannya banyak daerah yang masih sangat tergantung dengan dana perimbangan dari pemerintahan pusat. Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif terhadap data sekunder, dimulai dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya menggunakan teori dan konsep yang relevan, kemudian digunakan penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian dan sejarah hukum serta penelitian perbandingan hukum dengan beberapa negara. Melengkapi data sekunder ditambah dengan data primer yang dilakukan melalui wawancara. Data dianalisis secara normatif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap teori hukum dan asas hukum yang ada dalam kerangka pemikiran,. membangun argumentasi (penalaran), untuk mengkaji dan menjawab permasalahan, yang hasilnya dituangkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pajak daerah sebagai salah satu pendapatan ash daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah, belum dapat terlaksana di semua daerah otonom disebabkan tidak semua daerah otonom mempunyai pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pemungutan pajak yang dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pajak daerah berfungsi untuk dapat memandirikan daerah otonom, bila diikuti dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut jenis-jenis pajak yang dapat diandalkan secara nyata berpotensi, selanjutnya adanya perubahan bagi hasil pajak penghasilan pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 orang pribadi menjadi opsen pajak oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pajak daerah untuk membiayai pembangunan di daerah dihadapkan dengan adanya ciri atau karakteristik pajak tanpa imbalan jasa secara langsung, dapat dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintahan daerah berhak memungut pajak daerah, selanjutnya pemerintahan daerah juga berkewajiban menyelenggarakan pembangunan di daerah yang dibiayai dari hasil pemungutan pajak daerah dengan skala prioritas.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.