• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kemandirian alutsista tentara nasional Indonesia angkatan darat dari perspektif keamanan sektor militer : studi kasus di PT. Pindad

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  007665	335 Nyo k/R.17.112.1	Perpustakaan Pusat (REF.17.112.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	335 Nyo k/R.17.112.1
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xiii, 126 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	335 Nyo k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kemandirian, alutsista, keamanan, militer.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	I Nyoman Darmana

• Sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tidak bisa lepas dari berbagai bentuk ancaman baik dari aktor Negara maupun non Negara. Untuk itu Indonesia harus selalu siap menghdapi setiap ancaman dan gangguan yang ada baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini dapat dilakukan apabila kita memiliki militer yang tangguh serta dilengkapi dengan alat persenjataan yang lengkap dan canggih. Dengan militer yang tangguh akan membuat kita disegani baik oleh kawan maupun lawan serta memiliki suara yang didengar pada perundingan­ perundingan. Untuk itu, keamanan sektor militer masih perlu mendapat prioritas mengingat kondisi geografis dan demografis Indonesia yang memerlukan penjagaan oleh militer yang kuat. Agar militer kita kuat perlu didukung peralatan persenjataan yang memadai serta menyesuaikan dengan perkembangan persenjataan militer di dunia. Alat persenjataan tersebut hendaknya merupakan hasil produksi dalam negeri sehingga menjarnin kerahasian dan tidak mudah ditangkal oleh musuh. Produksi alat utama system senjata (alutsista) dilaksanakan oleh industri-industri strategis nasional melalui program kemandirian alutsista. Dengan adanya kemandirian ini tentunya akan menunjang tercapainya kepentingan nasional bangsa kita. Untuk mencapai kemandirian alutsista, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya dibentuknya badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas KKIP ini adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non alutsista. Disamping itu, diterbitkan pula Undang­ undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Namun sampai saat ini kemandirian alutsista TNI AD masih jauh dari harapan. Hal ini karena berbagai kendala, diantaranya belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terhadap industri pertahanan, terbatasnya anggaran, kualitas SDM, sinergitas antara industri pertahanan kurang, birokrasi rumit, tidak adanya kontrak jangka panjang serta industri pertahanan tidak dilibatkan dalam kerja sama dengan luar negeri. Adapun solusi yang dapat diambil untuk mencapai kemandirian alutsista TNI AD adalah dengan membentuk holding BUMN strategis, industry pertahanan dilibatkan dalam perencanaan strategis jangka panjang dan dalam kerjasama dengan luar negeri, penetapan offset yang tinggi terhadap produk luar serta mewajibkan adanya alih teknologi pada setiap alutsista produk impor.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.