Herdianto Wibowo Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Sosial Dan Politik 2016 id Indonesia

xv,;133 hlm,;29 cm Perdagangan manusia (trafficking in person) bukan lagi sebagai isu yang baru di dunia Intemasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi Negara asal, pengirim dan tujuan dalam perdagangan manusia. Untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di Indonesia semakin meluas, maka dibutuhkan kerjasama Intemasional yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) yang dimana salah satu upaya yang dilakukan berupa capacity building. fenomena mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, dalam penelitian ini pluralisme menjelaskan bahwa non-state actor mempunyai peran yang sama dengan state actor dalam membantu menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Dalam menyelesaikan persoalan perdagangan manusia, Negara bekerjasama dengan organisasi Intemasional untuk mendapatkan solusi dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, kerjasama intemasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam lingkup pencegahan perdagangan manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dcngan UNODC untuk menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia memiliki beberapa penanganan. Pemerintah mempunyai Undang-Undang No. 21 Pasal 1 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-undang No.6 tahun 2011 pasal 6 tentang keimigrasian yang menyebutkan Pemerintah dapat melakukan kerjasama Intemasional di bidang keimigrasian dengan negara lain dan atau dengan organisasi intemasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memerangi kasus perdagangan manusia di Indonesia Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas yaitu Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kerjasama Internasional antara pemerintah Indonesia dengan UNODC mengenai pencegahan perdagangan manusia di Indonesia melalui capacity building dan local capacity. Langkah-Iangkah untuk melakukan capacity building dimulai dengan asesmen pad a situasi, kemudian penggambaran peran yang jelas dari berbagai instansi, pemahaman pengetahuan dan keahlian yang ada, kemudian analisis peran dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan strategi yang komprehensif. Dalam capacity building yang diberikan oleh UNODC untuk pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan agar lebih siap dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan transorganized crime khususnya perdagangan manusia di Indonesia. selain itu, agar capacity building dapat berjalan maksimal maka dilakukan peningkatan local capacity. Herdianto Wibowo Perdagangan Manusia, Pluralisrne, Kerjasama Intern 327 Her k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 327 Her k/R.17.92 010030007404 Perpustakaan Pusat 327 Her k/R.17.92 20%252Fscan0001.jpg.jpg 13629 2017-04-01 15:45:10 2019-03-04 10:38:50 machine generated