Detail Cantuman

Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG 
PENDIDlKANFORMAL PADASEKOLAH SLTADANSMKDI 
KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDlKANFORMAL PADASEKOLAH SLTADANSMKDI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT


Implementasi adalah sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam
sebuah kebijakan ,kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007183351 Sri i/R.17.156Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Sri i/R.17.156
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvii,;127hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    2016
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Tesis
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Implementasi adalah sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam
    sebuah kebijakan ,kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
    yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan .Kebijakan otonomi khusus (
    asymetric dicentralization) merupakan respon dan jawaban terhadap tuntutan
    masyarakat untuk menginginkan perhatian serta perlakuan yang lebih bermartabat
    bagi semua masyarakat Papua .

    Implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di
    tingkat Sekolah Menengah dan Kejuruan adalah : peningkatan Mutu Pendidikan,
    pemberian perluasan masyarakatmemperoleh pendidikan dalam hal pemeberian
    bea siswa ,dan pembebasan biaya masuk sekolah,penyedian sarana dan prasarana
    belajar,serta peningkatan mutu tenaga pengajar.

    Tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji proses
    implementasi kebijakan di bidang pendidikan formal pada (SL T AfSMK) bagi
    masyarakat Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan sesuai Undang-undang
    No.20 tahun 2003 ten tang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang otsus
    nomor .56. pasal 1-6 yang mengatur khusus dalam bidang Pendidikan bahwa
    Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat Bertanggung jawab atas Pendidikan
    Di tanah Papua serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun
    2012-2017.

    Theori yang digunakan dalam Menganalisis penelitian ini adalah Theori
    Implementasi Kebijakan Menurut Grindle .(1980),ada dua kelompok faktor yang
    mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel konteks
    kebijakan dan konten kebijakan .Faktor isi sangat berkaitan dengan kepentingan
    ,tujuan yang hendak di capai,surnber-surnber yang tersedia dan variabel konteks
    berkaitan dengan lingkungan kebijakan .Dalam Penelitian ini penulis
    mengunakan penelitian deskriptif kualitatif, banyak nya informan adalah 8 orang,
    teknik analisis data deskriptifkualitatif.

    Berdasarkan hasil penelitian dan analisis "Implementasi Kebijakan
    Otonomi daerah dalam Bidang Pendidikan Formal pada sekolah Menengah
    Umum Dan Kejuruan ( SMAfSMK ) di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua
    Barat adalah belurn berjalan sesuai dengan konten kebijakan yakni belurn ada
    regulasi Peraturan Daerah yang secara Khusus mengatur Khusus tentang Bidang
    Pendidikan dan konteks kebijakan yaitu lingkungan kebijakan yaitu Keadaan
    geografis yang sulit sehingga menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

    Dengan demikian hasil penelitian ini memperkuat Theori Grindlle maka
    Konsep baru yang dapat di kemukakan dari hasil penelitian adalah bahwa untuk
    meningkatkan pelaksanaan pendidikan di bidang pendidikan Menegah yang
    sejalan dengan Tingkat perubahan yang di inginkan yakni pengembangan sarana
    prasarana dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang tentram apabila
    sistem pendidikan nya di bangun berpola asrama serta peningkatan kurikulum.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi