SRIYANTI SEREKAM Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Sosial Dan Politik 2016 id Indonesia

xvii,;127hlm,;29 cm Implementasi adalah sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam sebuah kebijakan ,kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan .Kebijakan otonomi khusus ( asymetric dicentralization) merupakan respon dan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk menginginkan perhatian serta perlakuan yang lebih bermartabat bagi semua masyarakat Papua . Implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah dan Kejuruan adalah : peningkatan Mutu Pendidikan, pemberian perluasan masyarakatmemperoleh pendidikan dalam hal pemeberian bea siswa ,dan pembebasan biaya masuk sekolah,penyedian sarana dan prasarana belajar,serta peningkatan mutu tenaga pengajar. Tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji proses implementasi kebijakan di bidang pendidikan formal pada (SL T AfSMK) bagi masyarakat Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan sesuai Undang-undang No.20 tahun 2003 ten tang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang otsus nomor .56. pasal 1-6 yang mengatur khusus dalam bidang Pendidikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat Bertanggung jawab atas Pendidikan Di tanah Papua serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017. Theori yang digunakan dalam Menganalisis penelitian ini adalah Theori Implementasi Kebijakan Menurut Grindle .(1980),ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel konteks kebijakan dan konten kebijakan .Faktor isi sangat berkaitan dengan kepentingan ,tujuan yang hendak di capai,surnber-surnber yang tersedia dan variabel konteks berkaitan dengan lingkungan kebijakan .Dalam Penelitian ini penulis mengunakan penelitian deskriptif kualitatif, banyak nya informan adalah 8 orang, teknik analisis data deskriptifkualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis "Implementasi Kebijakan Otonomi daerah dalam Bidang Pendidikan Formal pada sekolah Menengah Umum Dan Kejuruan ( SMAfSMK ) di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat adalah belurn berjalan sesuai dengan konten kebijakan yakni belurn ada regulasi Peraturan Daerah yang secara Khusus mengatur Khusus tentang Bidang Pendidikan dan konteks kebijakan yaitu lingkungan kebijakan yaitu Keadaan geografis yang sulit sehingga menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian hasil penelitian ini memperkuat Theori Grindlle maka Konsep baru yang dapat di kemukakan dari hasil penelitian adalah bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan di bidang pendidikan Menegah yang sejalan dengan Tingkat perubahan yang di inginkan yakni pengembangan sarana prasarana dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang tentram apabila sistem pendidikan nya di bangun berpola asrama serta peningkatan kurikulum. Sriyanti Serekam IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG 351 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Sri i/R.17.156 010030007183 Perpustakaan Pusat 351 Sri i/R.17.156 20%252Fscan0001.jpg.jpg 13486 2017-04-01 15:44:41 2019-03-04 11:00:37 machine generated