• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Formasi Jabatan Fungsional Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100176	351 Mar i/R.17.332	Perpustakaan Pusat (REF.17.332)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Mar i/R.17.332
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	viii,;203 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Mar i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	implementasi kebijakan, formasi, jabatan fungsiona
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Azrita Mardhalena

• Masalah penelitian ini adalah rendahnya implementasi kebijakan formasi jabatan fungsional di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Barat, Rendahnya implementasi fonnasi jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat diduga karena, tidak tegasnya implementor dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku pemegang otoritas dalam implementasi kebijakan fonnasi jabatan fungsional. Analisis terhadap masalah implementasi kebijakan forrnasi jabatan fungsional mengunakan model Van Meter dan Van Horn (1975:95), meliputi: (I) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumberdaya kebijakan, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi terkait, (6) Iingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif, dimana instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara rnendalarn, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan secara legal formal kebijakan formasi jabatan fungsional tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 364 Tahun 2009, sedangkan mengenai standar dan mekanisme dalam rekrutmen, pembinaan dalam memperoleh angka kredit, dan pemberhentian pejabat fungsional, tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional. Minimnya dukungan oendanaan yang dialokasikan bagi pengembangan jabatan fungsional, menjadikan oelum optimalnya kinerja pejabat fungsional terhadap capaian target organisasi. K.ualitas pegawai yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan cemampuan untuk melalcukan inovasi dalam melaksanakan tupoksinya masih rendah. I'idak adanya ketegasan dari pimpinan eksekutiflorganisasi untuk melaksanakan cebijakan impassing kepada pegawai yang berminat untuk alih fungsi pada jabatan ungsional, Ketidaklancaran komunikasi antar implementor disebabkan karena jalur cewenangan yang sangat terbatas, adanya intervensi kelompok kepentingan yang mat dalam kebijakan formasi jabatan fungsional untuk mempromosikan pegawai­ iegawai tertentu sebagai pejabat fungsional, menimbulkan sikap apatis para ielaksana kebijakan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.