Evaluasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Manado
ABSTRAK
Penelitian ini adalah tentang evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan di kota Manado. Pelaksanaan penelitian dilandasi ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001140100146 301 Tom e/17.40 Perpustakaan Pusat (REF.17.40) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 301 Tom e/17.40Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014 Deskripsi Fisik xi,;227 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 301 Tom eTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Jones Tompodung -
ABSTRAK
Penelitian ini adalah tentang evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan di kota Manado. Pelaksanaan penelitian dilandasi oleh fakta tingkat penurunan kemiskinan di kota Manado yang relatif rendah. Rata-rata angka penurunan kemiskinan per tahunnya tidak mencapai angka I persen. Padahal di satu sisi di kota ini program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) sudah berjalan semenjak tahun 2006. Persoalannya adalah P2KP tiap tahun dievaluasi ()Leh berbagai pihak. Mulai dari BPKP, Bank Dunia, Inspektorat, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Evaluasi, dan Auditor Independen. Berbagai rekomendasi telah diberikan, tetapi kenyataannya penurunan angka kemiskinan perkotaan tidak berubah secara signifikan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan penyebab utama tidak terjadinya perubahan angka kemiskinan, oleh karena temyata evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh para evaluator lebih terfokus pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan bukan pada dampak kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan lebih kepada bagaimana agar supaya program dapat terlaksana lebih baik.
Adapun temuan dari penelitian ini adalah adalah persoalan stagnasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan temyata adalah berkaitan dengan persoalan belum tebentukny. a kharakater masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan ini, yaitu kharakter masyarakat yang mempunyai sikap yang mandiri dalam mengatasi persoalan hidup mereka. Artinya bahwa pelaksanaan P2KP belum menyentuh aspek perubahan nilai atau kultur dari masyarakat. Sehingga nampaknya setiap evaluasi kebijakan pemberdayaan (PNPM Mandiri intinya adalah sebuah program pemberdayaan yang tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri), haruslah juga mengevaluasi apakah aspek nilai atau kultur juga tersentuh oleh program ini.
Selanjutnya temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah, teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1981) pada hakekatnya amat relevan untuk dipergunakan sebagai alat untuk menemukan penyebab kegagalan serta untuk mengkoreksi sebuah kebijakan.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






