D.S. Reiner Pehebeherot Primary Author mixed material bibliography Bandung Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD 2014 id Indonesia

xiv,;203 hlm,;29 cm Masyarakat pribumi yang ' kalah bersaing dengan masyarakat pendatang dari segala sektor diantaranya pendidikan, ekonomi, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan mengakibatkan kebencian terhadap masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi sulit bersaing di sektor ekonomi menengah ke bawah dan tertinggal pada jenjang pendidikan serta sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain masyarakat pendatang dengan mudahnya masuk ke Kota Jayapura mempergunakan segala macam cara, untuk memperoleh pekerjaan. Pemerintah seakan-akan menutup mata dan menanggapi secara normatif dan tidak berusaha mencari solusi yang terbaik. Sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat. Penelitian ini difokuskan kepada peran Pemerintah Daerah dalam harmonisasi masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi di Kelurahan Vim dan untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok penelitian mengapa peran pemerintah daerah belum berhasil menciptakan harmonisasi masyarakat di Kelurahan Vim. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dan desain penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sumber data seperti: dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung dan perangkat fisik, digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang ada di lapangan. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berhasil menciptakan harmonisasi diantara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi di Kelurahan Vim. Peranan dalam hal pembuatan aturan dan prosedur diarahkan untuk membangun dan memperkuat hukum masyarakat yang didasarkan pada tradisi dan norma atas dasar kesepakatan bersama, dalam penerapannya belum maksimal karena kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk membuat aturan dan prosedur masih kurang dan tidak berjalan di masyarakat. Peran pemerintah dalam membuat undang-undang atau peraturan untuk organisasi baik organisasi masyarakat maupun organisasi pemerintah belum terfokus pada pelayanan masyarakat. Organisasi yang ada lebih fokus pada pelayanan masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu. Peranan pemerintah juga yang meliputi tindakan tegas dalam hal mempergunakan kekuatan dalam menghadapi mereka yang merusak hukum, dalam pelaksanaannya belum berhasil diterapkan dengan sungguh­ sungguh. Sehingga masalah yang ada terus menerus terulang dan tidak terselesaikan. D.S. Reiner Pehebeherot Penelitian, Peran, Harmonisasi, Pemerintah Daerah, 320 peh p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Peh p/R.17.225 01001140100137 Perpustakaan Pusat (REF.17.225) 320 Peh p/R.17.225 scan0001.jpg.jpg 13274 2017-04-01 15:44:41 2017-08-03 15:04:22 machine generated