Sufiarina Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2014 id Indonesia

xx,;386 hlm,;29 cm ABSTRAK Penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditetapkan menjadi kewenangan peradilan agama. berdasarkan Uiidang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah bermuara pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, menyebabkan dualisme peradilan dan mengancam kepastian hukum. Ekonomi (syariah) beraspek bisnis dan merupakan bidang yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Disadari penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri cendenmg berbelit, berlarut-larut dan sangat menyulitkan bagi pelaku ekonomi yang menginginkan kecepatan dan ketepatan. Di lingkungan peradilan umurn telah dibuat terobosan dalam penyelesaian sengketa ekonomi yang menerapkan asas sederhana karena, tidak berbelit, relatif cepat karena pemangkasan upaya hukum banding dan biaya ringan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga hanya berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi konvensional saja. Karena itu perlu pcmikiran untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara dan prosedur sebagaimana di Pengadilan Niaga dengan rnembentuk Pengadilan Niaga. Syariah. Tuntutan hukum positif yang menghendaki sengketa ekonomi tertentu sebagai kewenangan mutlak Pengadilan Niaga, namun bagi ekonomi syariah, jelas saja Pengadilan Niaga tidaklah mempunyai kompetensi untuk menerima, memeriksa dan mcmutusnya karena undang-undang telah menerapkan sebagai kewenangan mutlak peradilan agama. Permasalah di atas dikaji menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan didukung dengan data lapangan, analisis data dilaksanakan secara yuridis kualitatif. Kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi secara yuridis formal telah dikukuhkan menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X12012, tanggal 29 Agustus 2013. Tuntutan hukum atas sengketa ekonomi syariah dibidang permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa hak kekayaan intelektual tidaklah dapat dirnajukan kepada Pengadilan Agama ataupun kepada Pengadilan Niaga dan mengakibatkan kevakurnan hukum. Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah dengan menganalogikan keberadaan Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum sehingga kekosongan hukum atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diatasi. Untuk mernperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dibentuk Pengadilan Niaga Syariah, hukum acara ekonomi syariah yang mensyaratkan upaya penyelesaian nonadjudikasi sebelum memajukan gugatan, prosedur beracara yang benar-benar mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang dibcrlakukan pada Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum. Sufiarina Sengketa 347 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 347 Sup p R.11.166 01001140100020 Perpustakaan Pusat (Ref 11.166) 347 Sup p R.11.166 scan0001.jpg.jpg 12946 2017-04-01 15:44:40 2017-05-22 15:04:29 machine generated