• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengelolaan harta perkawinan oleh suami akibat penetapan pengadilan yang meletakkan isteri bawah pengampuan di hubungkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010011107000376	R.11.89	Perpustakaan Pusat (R.11.89)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.16 Lus p /R.11.89
  Penerbit	Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	x, 114 hlm. Ilus : 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.16 Lus p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perkawinan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Lusiany

• ABSTRAK Permohonan pengampuan erat kaitannya dengan pengelolaan atau pengurusan harta benda dalam perkawinan. Pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa harta kekayaan atau harta benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami isteri sejak perkawinan dan suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta kekayaan atau harta benda milik bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan fokus permasalahan, Bagaimanakah akibat hukum pengampuan seorang isteri oleh suami atas pengelolaan harta bersama dalam perkawinan dihubungkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap isteri yang berada di bawah pengampuan suami. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan akibat hokum pengampuan seorang isteri atas pengelolaan harta bersama dalam perkawinan . dan untuk merumuskan sistem perlindungan hokum terhadap isteri yang berada dibawah pengampuan suami. Metode penelitian deskriptif yuridis analitis yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data sekunder dan didukung data primer dengan menggunakan metode yuridis normatif , dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Akibat hukum pengampuan seorang isteri tidak boleh melakukan perbuatan maupun tindakan hukum sendiri, karena semuanya sudah diwakili oleh pihak suami dan Perlindungan hukum terhadap isteri yang berada di bawah pengampuan suami sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan yang tetap dapat melalui proses persidangan yang harus dilalui oleh suami yang akan mengajukan pengampuan terhadap isterinya, sedangkan perlindungan yang diterapkan setelah muncul nya ketetapan pengadilan adalah istri diperkenankan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.