• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dikaitkan Dengan Restrukturisasi dalam Akad Murabahah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700409	347.016 Nur f/R.11.385	Perpustakaan Pusat (Ref.11.385)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	347.016 Nur f/R.11.385
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiv,;126 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	347.016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Murabahah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sri Nurlaili

• ABSTRAK Akad merubahah merupakan salah satu akad pembiayaan pada bank syariah. Kesepakatan mengenai harga jual yang terdiri dari harga beli dan keuntungan dalam akad murabahah disepakati oleh nasabah dan bank syariah pada awal akad murabahah. Permasalahan yang dikaji yaitu selama masa pembiayaan berlangsung Bank syariah melakukan perubahan margin yang pada dasarnya keuntungan dalam akad murabahah sudah ditetapkan secara tetap dari awal berdasarkan kesepakatan para pihak maka tidak dapat berubah selama masa pembiayaan. Perlindungan hukum lain bagi nasabah melalui Restrukturisai yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip mu'amalah menurut Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitianini adalah deskriftif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan margin dalam akad murabahah pada masa pembiayaan tidak dibenarkan karena melanggar prinsip syariah dan melanggar kesepakatan dalam akad sedangkan mengenai Restrukturisasi adalah dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/09/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, tahapan proses pelaksanaan restrukturisasi tiap bank berbeda sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) dari bank itu sendiri termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.