Ali Roho Talaohu Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Sosial Dan Politik 2013 id Indonesia

xii,;152 hlm,;29 cm Penelitian ini ten tang Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku. Penelitian ini didasarkan pad a fenomena bahwa telah terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan sumber daya alam di daerah sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan. Konsep desentralisasi masih bersifat simetris, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pemerintah daerah dan masyarakat daerah pada berbagai tingkatan. Kebijakan ini masih bemuansa sentralistik dan masih kental dengan paradigma pembangunan yang bersifat top-down, sehingga menimbulkan multi tafsir, implikasinya pada tataran aplikasi kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang mendasar, kondisi ini selaras dengan teori pusat-daerah yang sernakin memperkuat posisi daerah semakin ketergantungan kepada pusat. Dengan .menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni Sejauhmana penyelenggaraan desentralisasi sektor kelautan, Kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta partisipasi masyarakat di Provinsi Maluku. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, Observasi dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari Pemerintah daerah, Anggota DPRD, Lembaga swadaya masyarakat, pegawai pelaksana teknis dan Asosiasi nelayan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelengaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku sangat ditentukan oleh tiga aktivitas utama yakni bagaimana dinamika penyelenggaraan pemerintahan, kesiapan sumber daya manusia dan sumber keuangan dan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan berkenaan dengan penataan, memaharni tujuan dan fungsi organisasi, kemampuan melakukan komunikasi dan berkerja sama yang dilandasi pembagian kerja berdasarkan wewenang, transparansi informasi, untuk mendukung suatu proses pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia dan kesiapan sumber daya keuangan serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, konsep baru yang dibangun dan berguna bagi pengembangan ilmu sosial terutama terutama ilmu pemerintahan adalah desentralisasi yang berikan kepada daerah harusnya devolusi bukan administrasi sehingga sesuai dengan semangat dan tuntutan desentralisasi masa kini. Pada akhimya bahwa, temuan baru dalam penelitian ini adalah dengan pemberian desentralisasi politik maka daerah akan leluasa mengurus sumber daya alam dan mengatur penyelenggaraan daerah berdasarkan kebutuhan dan pelayanan publik yang diinginan oleh masyarakat di daerah. Ali Roho Talaohu Penyelenggaraan pemerintahan, Desentralisasi sekto 320 Tal p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Tal p/R.17.73 01001130700024 Perpustakaan Pusat (REF.17.73) 320 Tal p/R.17.73 20%252Fscan0001.jpg.jpg 12366 2017-04-01 15:44:38 2018-07-11 08:35:09 machine generated