• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

perencanaan partisipatif penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700468	333.7 Neh p/R.25.90	Perpustakaan Pusat (REF.90)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	333.7 Neh p/R.25.90
  Penerbit	Magister Ilmu Lingkungan : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xii,;128 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	333.7 Neh p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Partisipasi Masyarakat, Penyusunan Rencana Tata Ru
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Teuku Ronald Nehdiansyah

• PERENCANAAN PARTISIPATIF PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) (Studi Kasus Pad a bidang Mitigasi Bencana di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat) ABSTRAK Pendekatan baru dalam penataan ruang menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat di daerah dalam merumuskan suatu perencanaan yang ideal. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu dengan cara melakukan forum Focus Discussion Group dan seminar bersama masyarakat. Meskipun demikian, masih juga dijumpai permasalahan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang khususnya pada aspek mitigasi bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analisis kuantitatif. Data diperoleh dari responden dengan teknik purposive sampling, didasarkan dari sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan acuan normatifnya, yaitu PP 68 Tahun 2010. Bentuk partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan sumbangan informasildata. Tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori Information (informasi), yang merupakan tangga ketiga dari delapan tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein atau termasuk dalam derajad tokenisme/penghargaan. Peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedang peran swasta dan masyarakat relatif kecil. Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, tujuan perencanaan tata ruang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan akan sui it dicapai jika keterlibatan masyarakat dalam perencanaannya masih sangat rendah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.